Tak Kunjung Dapat Kunci Hunian, Warga Duduki Kampung Susun Bayam

Warga Kampung Bayam bersama Indonesia Resilience (IRES) melakukan aksi squatting atau menduduki area Kampung Susun Bayam sejak Senin (13/3) lalu.

Kampung Susun Bayam diresmikan sejak Oktober 2022 oleh Anies Baswedan yang saat itu menjabat Gubernur DKI.

"Makanya kita hari ini pulang ke rumah dengan bertempat tinggal di sini, padahal kami ini warga yang setuju dengan Pergub, kami sudah kooperatif, sudah mengikuti alur birokrasi," kata salah seorang warga, Suryo, dalam keterangan yang dikutip, Kamis (16/3).

Ia mengatakan warga seharusnya pindah dan menerima kunci sejak beberapa bulan lalu. Namun nyatanya hingga Maret, warga tak kunjung bisa menempati hunian.

"Padahal Desember 2021 warga kampung bayam sudah harus menerima kunci, dan sudah ada surat kesepakatan pada 10 Januari 2023 kepada PJ gubernur yang kami tembusan ke walikota dinas perumahan dan seluruh instansi terkait. Namun sampai saat ini PJ Gubernur tidak merespon dan belum menyerahkan kunci sampai hari ini," kata dia.

Lihat Juga : Jakpro-Warga Diminta Duduk Bareng Sepakati Tarif Kampung Susun Bayam

Terpisah, VP Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarief menyayangkan aksi pendudukan yang dilakukan warga itu.

"Kita sayangkan ya karena warga saat masuk ke area, mereka bilang udah ada janji sama Jakpro. Padahal kita tidak ada janji untuk menerima mereka di dalam area rusun. Mereka masuk saja," kata Syachrial.

Ia mengatakan hingga hari ini, Kamis, masih dua hingga tiga orang yang masih bertahan di area kampung susun. Syachrial mengklaim sebagian warga telah keluar.

Ia mengaku memahami apa yang menjadi keinginan warga. Namun Syachrial berdalih Jakpro masih mengurus soal legalitas kampung susun tersebut.

Kampung Susun Bayam dibangun dan dikelola oleh Jakpro, tapi lahannya masih milik Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.

"Kita perlu kekuatan hukum, perlu legalitas. Lahan itu kan bukan punya Jakpro, tanahnya bukan punya Jakpro, punya Pemprov," kata Syachrial.

"Ini analogi kalau boleh saya sampaikan, kalau kita nyewa rumah boleh enggak disewakan lagi? Kan enggak boleh, harus izin kira-kira itulah yang sedang kita proses," imbuh dia.

Lihat Juga : Heru Budi Memilih Bungkam soal Polemik Kampung Susun Bayam