MAKI Desak KPK Ungkap Identitas Pejabat yang Klarifikasi LHKPN

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK membuka identitas pejabat yang ikut dimintai klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Menurut Boyamin, KPK memiliki tanggung jawab membuka identitas pejabat saat diklarifikasi mengenai asal usul kekayaan. Boyamin menilai hal itu sebagai bentuk transparansi KPK serta pejabat publik tersebut kepada masyarakat.

"Apa pun, mulai sekarang mestinya KPK mengumumkan pejabat-pejabat yang diklarifikasi terkait LHKPN-nya. Karena pejabat tersebut digaji oleh negara, digaji oleh duit rakyat, ditugaskan untuk melayani rakyat. Ketika (mereka) diklarifikasi, ya rakyat harus tahu dan rakyat akan membantu memberikan informasi-informasi tambahan kepada KPK," ujar Boyamin dikutip dari detik.com, Rabu (22/3).

"Jadi saya menyatakan kecewa dan meminta KPK membatalkan kebijakan rahasia itu. Jadi harus diumumkan kepada publik," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK merahasiakan identitas pejabat yang turut diklarifikasi harta kekayaannya pada kemarin, Selasa (21/3).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan klarifikasi terhadap pejabat dimaksud merupakan tindakan proaktif KPK alias tidak menunggu informasi viral.

Waktu klarifikasi itu dilakukan KPK bersamaan dengan klarifikasi terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra dan istrinya. Sudarman kini telah dicopot dari jabatannya.

Boyamin menilai sikap KPK yang menutup identitas para pejabat tersebut adalah langkah mundur.

"Jadi, dengan merahasiakan ini, tujuan KPK untuk mengklarifikasi secara benar tidak tercapai karena bertolak belakang dengan kehendak KPK yang menginginkan masyarakat untuk melaporkan. Justru itu menurut saya langkah mundur ketika KPK tidak mengumumkan dengan alasan rahasia," kata Boyamin.