Ramai-ramai Kritik Larangan Buka Puasa Bersama yang Dikeluarkan Jokowi

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono turut merespons arahan Jokowi untuk melarang kegiatan buka puasa bersama ini.

Merujuk pada poin nomor satu dalam surat arahan tersebut, Pandu menilai bahwa hal itu tidak cukup kuat untuk melakukan pelarangan kegiatan buka bersama.

"Kalau menurut saya, larangan itu enggak ada hubungannya sama kehati-hatian, dengan macam-macam. Ya kan kalau kita hampir 100 persen penduduk sudah punya imunitas," jelas Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/3).

Ia mengapresiasi sikap pemerintah yang masih menanamkan tingkat kewaspadaan soal pandemi Covid-19. Kendati demikian, Pandu mengatakan imbauan larangan buka puasa bersama mestinya diberlakukan kepada seluruh masyarakat, bukan untuk ASN semata.

Pandu turut menyinggung perihal status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dicabut oleh pemerintah.

"Sekarang PPKM sudah dicabut. Tidak ada larangan lagi, tidak ada pembatasan. Tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk berbuka," jelas dia.

Lihat Juga : Kemenkes soal Jokowi Larang Bukber Cegah Covid-19: Pandemi Terkendali

Lebih lanjut, Pandu menilai bahwa imbauan pelarangan buka puasa bersama tersebut adalah antisipasi dari pemerintah terkait gaya berbuka pejabat yang kerap bermewah-mewah.

Adapun Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman menilai urgensi atas pelarangan tersebut nyaris tidak ada karena level imunitas publik yang semakin meningkat.

"Urgensi (pembatasan) itu sudah berkurang. Jauh lebih berkurang. Karena modal imunitas yang ada di masyarakat dari vaksinasi maupun hybrid work system itu, jadi imunitasnya juga lebih baik," terang Dicky kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/4).

"Terbukti dari data juga tingkat infeksi yang berujung kepada kematian juga semakin menurun," imbuhnya.

Di sisi lain, Dicky juga menilai kebijakan pemerintah untuk larangan berbuka bersama tersebut tetap dapat memiliki sisi positif. Ia lantas menyoroti interaksi para ASN yang berjumlah cukup masif di seluruh wilayah Indonesia.

Bunyi surat Seskab

Jokowi meminta momen buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H ditiadakan bagi kalangan pejabat dan pegawai pemerintah.

Hal itu tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3).

"Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian," bunyi kutipan surat tersebut yang didapat CNNIndonesia.com pada Rabu (22/3).

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan."

Pramono sendiri membenarkan surat edaran tersebut. Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci terkait arahan tersebut.

Adapun surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga pemerintah lainnya.