Politik Sepekan: Megawati Jumpa Jokowi, Anies-JK Bukber Bareng Koalisi

CNN Indonesia

Senin, 27 Mar 2023 10:23 WIB

Dinamika politik Indonesia menjelang Pemilu 2024 kian menggeliat. Pertemuan elite politik hingga proses pembentukan koalisi parpol terus mengalami pematangan. — Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjalin pertemuan dengan Presiden Jokowi selama 3 jam di Istana. Arsip DPP PDI Perjuangan

Jakarta, CNN Indonesia --

Dinamika politik Indonesia menjelang Pemilu 2024 mulai menggeliat. Pelbagai pertemuan elite politik hingga proses membentuk koalisi partai politik untuk mengusung calon presiden (capres) jelang Pilpres 2024 belakangan ini kerap kali dilakukan.

Rentetan peristiwa di kancah perpolitikan nasional selama sepekan terakhir telah dirangkum CNNIndonesia.com.

Megawati dan Puan Maharani Temui Jokowi di Istana

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana baru-baru ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati menemui Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Sabtu (18/3) lalu selama tiga jam. Kemudian, disusul oleh Puan pada Jumat (24/3) lalu. Baik Megawati dan Puan disebut-sebut saling membicarakan soal pemilu 2024 bersama Jokowi.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pertemuan antara Megawati dan Jokowi saat itu membahas arah masa depan bangsa hingga agenda strategis kebijakan luar negeri.

Selain itu, mereka juga membahas hal-hal penting terkait pelaksanaan Pemilu 2024 yang kian dekat.

"Tentu saja dibahas berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Hasto beberapa waktu lalu.

Pertemuan keduanya itu pun ditutup dengan agenda makan sayur lodeh yang ditemani oleh Hasto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara itu, pertemuan antara Puan dan Jokowi juga membahas mengenai sejumlah rancangan undang-undang yang akan dibahas DPR bersama pemerintah.

Puan mengatakan kehadirannya di istana tidak hanya sebagai Ketua DPR, tetapi juga petinggi PDIP. Dia menyampaikan sejumlah hal strategis pemenangan pemilu kepada Jokowi.

"Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan saya menyampaikan hal-hal strategis terkait pemenangan Pemilu 2024, dinamika politik nasional terkini dan gambaran kerja sama antar parpol," ucap Puan.

PDIP sampai saat ini belum memutuskan siapa calon presiden yang akan diusungnya dalam Pilpres 2024 mendatang.

Lihat Juga :

Puan Maharani Temui Jokowi di Istana Bahas Pemilu 2024

Perppu Cipta Kerja Disahkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi menjadi undang-undang setelah disetujui oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3).

Rapat pengesahan tersebut dihadiri 75 anggota dewan secara fisik dan sebanyak 210 hadir secara daring, sementara 95 orang lainnya tidak hadir dan izin.

Perppu Ciptaker resmi menjadi UU kurang dari dua bulan sejak Surat Presiden (Surpres) dikirim ke DPR pada 7 Februari lalu. Sepekan kemudian, Badan Legislasi DPR menggelar rapat maraton membahas Perppu tersebut.

Perppu Ciptaker disahkan di tengah gelombang penolakan oleh berbagai elemen masyarakat sejak akhir 2022 lalu.

Di tengah rapat paripurna, fraksi Demokrat dan PKS menolak pengesahan Perppu Ciptaker. Kedua fraksi pun melayangkan interupsi saat Puan menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Hingga akhirnya fraksi PKS menyatakan walk out atau keluar rapat paripurna setelah perwakilan fraksi, Bukhori Yusuf menyampaikan interupsi.

NasDem, PKS dan Demokrat resmi teken piagam koalisi perubahan

Para ketua umum Partai NasDem, PKS, dan Demokrat secara resmi meneken piagam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada Jumat (24/3) lalu.

Piagam ini telah ditandatangani ketua umum ketiga parpol, yaitu Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ahmad Syaikhu.

Adapun terdapat enam isi piagam koalisi tersebut. Pertama, membentuk koalisi yang bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Ketiga, memberikan mandat sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan calon wakil presiden. Keempat, memberikan ruang seluas-luasnya kepada Anies untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya.

Kelima, membentuk sekretariat bersama yang merupakan kelanjutan dari tim kecil. Keenam, mengumumkan pasangan capres-cawapres pada waktunya.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan Partai NasDem, PKS dan Demokrat belum mendeklarasikan Koalisi Perubahan secara resmi. Deklarasi baru dilakukan jika tiga partai sudah sepakat soal sosok calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan.

Lihat Juga :

ANALISIS

Bahaya Kepala BIN Nimbrung Urusan Politik Praktis Jelang Pemilu

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan melontarkan pernyataan kontroversial lantaran menyebut aura Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya, Jokowi dan Prabowo menghadiri peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Selasa (21/3) lalu. Budi mengatakan selama ini Prabowo telah menganggap Jokowi sebagai gurunya. Budi lalu mendoakan Prabowo untuk Pemilu 2024.

"Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi Pemilu 2024," Budi.

Pernyataan eks jenderal polisi bintang empat itu turut mendapatkan kritikan, terutama dari kalangan politikus lain.

Sementara itu PKS --yang dua pilpres terakhir selalu berada di kubu Prabowo-- mengingatkan dengan keras agar Budi Gunawan tak berpolitik selama masih di pucuk kepemimpinan BIN.

Alih-alih ikut bersuara yang menjurus terlibat politik praktis, BG justru didorong untuk melaksanakan mandat undang-undang untuk menjaga keamanan lewat deteksi dini, salah satunya dengan menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

Safari PBB ke PPP, Golkar hingga PKB

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah pimpinan Yusril Ihza Mahendra menggelar safari politik ke markas PPP, PKB hingga Golkar belakangan ini.

PPP jadi partai yang dikunjungi Yusril cs pada 13 Maret 2023 lalu. Disusul mengunjungi PKB tiga hari kemudian atau pada 16 Maret 2023. PBB juga mengunjungi Golkar pada 21 Maret 2023.

Pada pertemuan itu, turut mengatakan ada membicarakan kans kerja sama menghadapi Pilpres 2024 mendatang ketika mengunjungi Golkar dan PKB.

"Jadi antara PBB dan Golkar itu sih enggak usah ada ditanya-tanya bisa kerja sama enggak, pasti bisa," kata Yusril di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (21/3).

Senada, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap PBB bisa bersama PKB dalam koalisi di Pilpres 2024 mendatang. PKB membuka peluang untuk berkoalisi dengan PBB.

Lihat Juga :

Survei Cawapres 2024: RK, Sandi, AHY, Erick Thohir, hingga Khofifah

Bawaslu beri kesempatan Partai Prima lakukan verifikasi perbaikan

Bawaslu memerintahkan KPU memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan menggunakan Sipol paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol.

Hal ini diputuskan Bawaslu pada 20 Maret lalu yang menyatakan KPU terbukti bersalah melakukan pelanggaran administratif dalam proses verifikasi Partai Prima sebagai peserta Pemilu 2024.

Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Partai Prima.

Partai Prima sebelumnya menilai KPU melakukan pelanggaran hukum. Mereka merasa dirugikan dalam proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Partai Prima menilai lembaga pemungut suara itu melanggar Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Partai Peserta Pemilu.

Mereka lantas melaporkan KPU terkait pelanggaran administrasi proses verifikasi peserta Pemilu 2024 ke Bawaslu dan teregister dengan nomor 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023.

Partai Prima juga menempuh jalur hukum untuk menggugat KPU ke PN Jakpus yang akhirnya memutus KPU melanggar hukum dalam verifikasi faktual partai politik.

Anies, AHY, Airlangga hingga JK bertemu di acara buka bersama NasDem

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen PKS Abie Bakar Al-Habsyi hingga mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) bertemu di Kantor DPP NasDem dalam acara buka puasa bersama Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/3).

Para petinggi partai tersebut terlihat duduk bersama dengan menempati meja berbentuk bundar di ruangan tempat acara berlangsung.

Usai acara, JK mengungkapkan belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai dukungan partai atau pribadi kepada Anies.

"Obrolannya tadi hanya tentang buka puasa, lebaran, dibahas itu saja. Kadang juga membahas bagaimana ekonomi kita ini ke depan," kata JK.

Terkait siapa yang akan mendampingi Anies nanti, JK hanya berharap sosok tersebut kompeten dan mampu menambah suara ketika pemilihan.

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," kata dia.