Ramai-ramai Kecam Pengesahan Perppu Ciptaker Jadi UU

Cederai kepercayaan rakyat

Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Daeng Wahidin menyebut tindakan pemerintah dan DPR mengesahkan Perppu Ciptaker telah mencederai kepercayaan rakyat.

Daeng pun mengkritik keras Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang meminta untuk menggugat aturan tersebut ke MK. Menurutnya, upaya ini hanya akan mengulang yang sudah diputuskan MK sebelumnya.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Daeng menegaskan UU Ciptaker yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Ia menilai banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

Lihat Juga : Mahfud: Tak Pernah Ada Hubungan dengan Israel hingga Palestina Merdeka

Meme untuk Puan Maharani

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah meme bergambar wajah Ketua DPR Puan Maharani keluar dari Gedung MPR/DPR di akun Twitter resmi mereka.

Meme itu dibuat BEM UI sebagai simbol perlawanan terhadap DPR usai pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU. Tak hanya itu, BEM UI menjuluki DPR sebagai 'Dewan Perampok Rakyat'.

"Bagaikan tikus dengan watak licik yang melancarkan berbagai upaya oligarki, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak pada rakyat. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita percaya kepada wakil kita. Saatnya untuk melawan!" kicau akun Twitter BEM UI @BEMUI_Official.

Lihat Juga : Faldo Maldini Ingatkan BEM UI: Jadi Mahasiswa Jangan Naif

Demo besar-besaran

Di sisi lain, BEM UI akan menggelar rapat konsolidasi nasional pada 29 Maret mendatang guna membahas aksi yang lebih besar menolak pengesahan Perppu Ciptaker

"Akan ada penolakan UU Cipta Kerja yang lebih masif dan kami akan memulai rapat konsolidasi tersebut 29 Maret nanti," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Buruh juga akan mengancam mogok nasional pada Juli atau Agustus 2023. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi ini adalah bentuk perlawanan atas pengesahan Perppu Ciptaker.

"Tidak ada alasan pengusaha melarang. Kalau melarang kita akan tuntut penjara perusahaan itu. Makanya mogok nasional diumumkan sebulan sebelumnya agar perusahaan bersiap-siap. Saya belum putuskan, kami rencanakan 3-5 hari (durasi aksi mogok nasional)," tegas Said dalam konferensi pers, Jumat (24/3).