Jakarta, CNN Indonesia -- Penolakan sejumlah pihak atas keturutsertaan tim nasional (Timnas) Israel bermain di Piala Dunia U-20 2023 berujung keputusan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah.
Penolakan atas timnas Israel itu datang dari berbagai unsur masyarakat. Mulai dari kepala daerah, partai politik, hingga organisasi masyarakat dan keagamaan.
Penolakan mereka merujuk pada berbagai alasan yang utamanya bersumber dari pendudukan Israel di Palestina dan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan setiap bangsa sebagaimana diatur konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut daftar tokoh dan institusi yang terang-terangan menolak kedatangan Timnas Israel U-20 ke Indonesia:
1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampil menjadi salah satu tokoh terdepan yang menyatakan penolakannya atas kedatangan Timnas Israel.
Selaku kader PDIP ia menyebut ini sebagai wujud komitmen dukungan untuk kemerdekaan Palestina, sesuai amanat Presiden Pertama Republik Indonesia Sukarno.
"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar di Semarang, Kamis (23/3).
2. Gubernur Bali I Wayan Koster
Gubernur Bali cum kader PDIP I Wayan Koster juga menolak keturutsertaan Timnas Israel.
Ia melayangkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang isinya menolak timnas Israel berlaga di Bali dalam ajang Piala Dunia U-20.
Surat itu bernomor T.00.426/11470/SEKRET perihal Penolakan Tim Israel Bertanding yang ditandatangani oleh Wayan Koster pada 14 Maret 2023.
"Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali," bunyi isi surat Koster tersebut.
3. PDIP
Ketua DPP PDIP bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan, Hamka Haq menyebut penolakan didasarkan atas sikap Presiden pertama RI Sukarno yang tidak mengakui Israel.
"Ya, penolakan terhadap Israel itu berdasarkan prinsip Bung Karno, bahwa Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina. Sampai sekarang prinsip itu dipegang oleh negara kita, termasuk oleh masyarakat luas," kata Hamka di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/2).
Lantaran sudah sesuai prinsip Bung Karno, menurut dia, sikap menolak timnas Israel itu tidak melanggar konstitusi.
"Tentu penolakan itu berdasarkan sejarah kita sendiri. Artinya, tidak melanggar konstitusi kita, tidak melanggar prinsip, meski sebenarnya selama ini sudah ada jalinan-jalinan hubungan informal dengan Israel," kata dia.
Di Jawa Barat, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengimbau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat surat resmi ke pemerintah pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga PSSI terkait penolakan ini.
Hal serupa terjadi di Jawa Timur, DPD PDIP Jawa Timur menginstruksikan agar Fraksi PDIP di DPRD Jatim menyampaikan penolakan secara terbuka kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
"Menginstruksikan kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim untuk menolak kehadiran delegasi dari Israel pada Piala Dunia U-20 di Jawa Timur," kata Plt. Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah, Kamis (23/3).
Sementara PDIP DKI Jakarta menyinggung peran bebas aktif RI sebagai alasan penolakan. Salah satunya dengan meniadakan hubungan diplomatik dengan negara yang melakukan praktik kolonialisme, seperti Israel.
"Semua pihak yang terlibat dan berkaitan dengan penyelenggaraan perhelatan Piala Dunia U-20, yang menekankan untuk menolak kehadiran Timnas Israel," demikian pernyataan resmi PDIP Jakarta, Sabtu (25/3).
4. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan
Penolakan timnas Israel juga hadir dari Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan. Helmi melayangkan surat resmi kepada Menpora dan Presiden FIFA pada 24 Maret lalu.
Surat itu memuat tiga poin utama alasan Kota Bengkulu menolak timnas sepak bola Israel merumput di Indonesia.
Pertama, menurutnya hal ini tidak sejalan dengan pembukaan UUD 1945. Kedua, sikap Israel atas Palestina tidak sejalan dengan kebijakan politik Indonesia dan Indonesia pun, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Sementara pada poin ketiga, Helmi menekankan bahwa Kota Bengkulu sebagai tanah kelahiran Sang Saka Merah Putih meminta agar pemerintah pusat bertindak sebagaimana FIFA tidak mengikutsertakan Rusia pada ajang Piala Dunia 2022 di Qatar beberapa waktu lalu.
Halaman berikutnya PAN, PKS, hingga Said Aqil ikut tolak timnas Israel
Alasan Konstitusi dan Pendudukan Dasar Tolak Timnas Israel
Tokoh NU Said Aqil Siroj juga ada di kelompok penolak Timnas Israel. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
5. Partai Amanat Nasional (PAN)
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan partainya menolak kehadiran Timnas Israel.
Yandri pun mendukung sikap Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan yang juga menolak timnas Israel bertanding di Indonesia.
"Kita setuju tolak timnas Israel karena amanat dari UUD 1945, terutama di pembukaan," ujar Yandri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/3).
Selain itu, ia juga mengatakan Indonesia bisa menolak kedatangan Israel karena tak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
"Setuju karena enggak ada hubungan diplomatik," tuturnya.
6. Eks Ketum PBNU Said Aqil
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak dengan tegas kehadiran timnas Israel di Indonesia.
Menurutnya, penolakan itu tak bisa ditawar lagi dan tercantum dalam Al-Qur'an. Said mengatakan penolakan kehadiran Israel juga ditegaskan oleh banyak kiai.
"Saya pribadi dan banyak sekali kiai seperti saya, menolak kedatangan Israel. Itu Al-Qur'an. Kita ini manusia, siapa sih kita bisa melawan Al-Qur'an. Itu ada ayatnya," kata Said di Jakarta, Sabtu (25/3).
Ia menambahkan penolakan ini menjadi bentuk konsistensi keberpihakan Indonesia terhadap Palestina, sebagai negara Islam yang berkonflik dengan Israel.
7. Persaudaraan Alumni 212
PA 212, FPI, dan sejumlah organisasi masyarakat keagamaan lainnya menggelar demonstrasi penolakan pada Senin (20/3) lalu.
Mereka mengancam akan melakukan demonstrasi terus-menerus sampai pemerintah menggagalkan kedatangan timnas Israel.
"Israel menjajah. Indonesia sepakat penjajahan di dunia harus dihapuskan!" teriak salah seorang orator.
Mereka bahkan, kala itu sempat mengeluarkan ancaman akan mencegat kedatangan Timnas Israel di Indonesia.
8. Majelis Ulama Indonesia
Penolakan juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut semua ormas Islam di Indonesia tegas menolak kehadiran timnas Israel ke Indonesia.
Ketua MUI Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan, hal itu telah disepakati usai pertemuan antara MUI dengan ormas-ormas Islam di Indonesia beberapa waktu lalu.
"Semua ormas Islam yang hadir menyatakan sikap menolak kehadiran timnas Israel," kata Sudarnoto kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (18/3).
Sudarnoto menjelaskan terdapat empat alasan penolakan tersebut. Pertama, berkaitan dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Kedua, berkaitan dengan hubungan diplomatik. Dia berpendapat, jelas sekali Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik sepanjang Palestina belum merdeka.
Alasan ketiga berkaitan dengan solidaritas. Ormas Islam dan MUI tetap memperkuat solidaritas kepada rakyat dan bangsa Palestina.
Terakhir, persatuan dan kesatuan bangsa harus dirawat, diperkuat dan dilindungi dari ancaman disintegrasi yang diakibatkan oleh kontroversi dan pro-kontra yang dibiarkan seputar timnas Israel.
9. PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat Ketua Fraksi di DPR Jazuli Juwaini terang-terangan meminta Pemerintah dan PSSI menolak kedatangan timnas Israel U-20. Apalagi penolakan luas disuarakan oleh berbagai elemen bangsa mulai dari ormas seperti MUI, Muhammadiyah, DDII hingga kalangan DPR.
"Sudah seharusnya Pemerintah RI dan federasi sepak bola nasional PSSI menolak kontingen Israel dengan argumentasi yang rasional dan objektif. Kita dengan jelas dapat mengatakan bahwa Indonesia menolak kehadiran negara penjajah di wilayah kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945, amanat Konferensi Asia Afrika, dan legasi sikap RI sejak masa Bung Karno," tegas Jazuli.
Menurut Anggota Komisi I DPR ini sikap tegas menolak segala bentuk hubungan dan aktivitas kerjasama dengan Israel harus selalu digaungkan oleh Indonesia di forum apapun. Tidak ada tempat bagi negara penjajah yang membunuh rakyat Palestina dan merampas tanah mereka.
"Kebiadaban Israel harus mendapat respon setimpal dari dunia internasional apalagi Indonesia yang berdiri tegak bersama bangsa Palestina. Apa gunanya diplomasi kita membela kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa Palestina jika kita bermanis-manis menerima kontingen olah raga mereka di negara kita?" tandas Jazuli.
