Gerindra Sesalkan Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia

Partai Gerindra menyayangkan PSSI dan FIFA tidak mencapai titik temu hingga berujung pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menyebut gelaran ini merupakan kesempatan berharga bagi Timnas Indonesia untuk tampil di kancah sepak bola internasional.

"Pergelaran ini sejatinya merupakan kesempatan emas bagi Timnas sepakbola untuk dapat tampil dan membela Indonesia di kompetisi setingkat piala dunia," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (30/3).

Budi pun menyesali PSSI tidak mencapai titik temu dengan FIFA hingga Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah.

Dia menegaskan bahwa sikap Gerindra tetap mendukung kemerdekaan negara Palestina. Namun dalam hal ini, olahraga harus dipisahkan dari urusan politik demi menjadi pemersatu dan meningkatkan reputasi bangsa.

Kendati begitu, Budi menuturkan Gerindra tetap menghormati keputusan yang telah dibuat FIFA.

"Gerindra memandang bahwa posisi olahraga haruslah dipisahkan dari kepentingan politik, dimana kemurnian sportivitas dan solidaritas dalam olahraga justru dapat berperan sebagai instrumen pemersatu bangsa," kata Budi.

Sebelumnya, FIFA resmi membatalkan status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U-20 2023 pada Rabu (29/3). Alasan 'situasi terkini' di Indonesia menjadi dasar dari pembatalan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

Usai pembatalan, Erick Thohir sempat berangkat bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino untuk melakukan pembicaraan terkait polemik ini.

Namun, FIFA tetap pada keputusannya mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Pencabutan itu disinyalir karena Indonesia dianggap tidak bisa memberikan keamanan kepada Israel sebagai salah satu peserta.

Polemik ini bermula kala berbagai lapisan mulai dari kepala daerah, organisasi masyarakat hingga organisasi keagamaan menolak keturutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia.

Penolakan dari sejumlah kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan.