Istri-Anak Pejabat Dishub DKI Pamer Kemewahan, PDIP Minta KPK Usut

CNN Indonesia
Sabtu, 01 Apr 2023 20:53 WIB
Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 12 Maret 2022, yakni senilai Rp1,87 miliar.
Ilustrasi KPK. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Gilbert Simanjuntak, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy.

Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial, istri dan anak Massdes tampak memamerkan beragam tas mewah yang diduga berharga puluhan juta hingga miliaran rupiah.

Sementara itu, dilansir dari lamanelhkpn.kpk.go.id, Massdes mempunyai harta kekayaan senilai Rp1,87 miliar. Ia terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 12 Maret 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPK memiliki LHKPN pejabat, dan sepatutnya menelusuri hal ini. Kalau pegawai pajak diperiksa KPK, pegawai lain juga agar asas keadilan dalam hukum bisa terjaga," kata Gilbert saat dihubungi, Sabtu (1/4).

Menurutnya, pejabat sebaiknya tidak memamerkan harta yang tidak sesuai dengan gaji kecuali bisa membuktikan asal harta kekayaan.

"Serahkan saja ke peraturan ASN, jelas ada aturan soal itu. Juga menyerahkan ke KPK. Gubernur juga perlu bersikap tegas. Mobil mewah saja ditolak Gubernur, masa anak buahnya pamer berlebihan," ujarnya.

Sebelumnya, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengatakan, Massdes diperiksa oleh tim internal yang terdiri dari unsur atasan, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian pada Jumat (31/3).

Massdes terancam disanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Inspektorat Provinsi DKI juga melakukan pemanggilan kepada Massdes.

"Kami langsung bergerak melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika memang terbukti adanya pelanggaran disiplin tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Syaefuloh dalam keterangan tertulis, Jumat (31/3).

Dia mengatakan, Pemprov DKI berkomitmen mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai hukum.

"Serta terus menerapkan nilai-nilai integritas dan pola hidup sederhana pada seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta," katanya.

(yoa/wiw)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER