Brigjen Endar Laporkan Sekjen dan Karo SDM KPK ke Polda Metro Jaya

Brigjen Endar Priantoro melaporkan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa dan Karo SDM Zuraida Retno Pamungkas ke Polda Metro Jaya, Selasa (11/4) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

Laporan itu dibuat Endar melalui kuasa hukumnya Rakhmat Mulyana buntut pemberhentian dirinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Lihat Juga : Dewas KPK Usut Pemecatan Brigjen Endar, Sekjen KPK Diklarifikasi

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/1959/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 11 April 2023.

Cahya Hardianto Harefa dan Zuraida Retno Pamungkas dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penyelahgunaan wewenang atau jabatan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 Jo Pasal 421 KUHP.

"Kami menilai Sekjen dan Karo SDM ini menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat negeri sipil yang berwenang, tidak mendasarkan pada peraturan," kata Rakhmat saat dihubungi, Selasa (11/4).

[Gambas:Video CNN]

Rakhmat mengatakan tak ada penjelasan di balik keputusan mencopot kliennya dalam surat pencopotan terhadap Endar.

Ia juga menyebut keputusan pencopotan itu juga bertentangan dengan surat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanggl 29 Maret lalu terkait perpanjangan masa penugasan Endar di KPK.

"Yang menjadi masalah bahwa Dalam SK pemberhentian tersebut di poin menimbang tidak disebutkan alasan-alasan kenapa kemudian pak Endar dikembalikan ke kepolisian," tutur Rakhmat.

"Padahal Kapolri sendiri sudah mengirimkan surat sebelumnya bahwa pak Endar diperpanjang masa tugasnya di KPK," Rakhmat menegaskan.

Dalam laporan tersebut, kata Rakhmat, pihaknya turut menyertakan sejumlah barang bukti, seperti surat Kapolri soal perpanjangan penugasan Endar hingga surat pemberhentian Endar.

Di sisi lain, Rakhmat mengaku pihaknya belum melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri terkait pencopotan Endar. Menurutnya, hal itu disebabkan surat keputusan pemberhentian Endar ditandatangani Sekjen dan diserahkan oleh Karo SDM.

Namun, Rakhmat menyebut Firli bisa saja dilaporkan jika ternyata ikut terlibat dalam proses pemberhentian Endar dari KPK.

"Misalkan itu firm perintah dari pimpinan, bisa begitu berkembang. Namun yang sudah pasti susah jelas bahwa surat dan tanda tangan itu dari Sekjen dan Karo SDM kan pertimbangan," ucap dia.

Lihat Juga : Jokowi Minta KPK Jangan Buat Gaduh soal Endar: Semua Ada Aturannya

Selain laporan ke Polda Metro Jaya, Endar telah melaporkan Firli dan Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Harefa ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait keputusan pemberhentian dengan hormat dan pengembalian dirinya ke instansi Polri.

Endar mempermasalahkan surat keputusan perihal pemberhentian dengan hormat yang ditandatangani Cahya Harefa dan surat penghadapan ke instansi Polri yang ditandatangani Firli.

Menurut Endar, sebelum itu sudah ada surat yang dikirim Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tertanggal 29 Maret 2023 yang memerintahkan perpanjangan penugasan dirinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Sementara itu, KPK menjelaskan pencopotan Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan karena masa penugasan yang telah habis per 31 Maret 2023.

KPK menolak memperpanjang masa penugasan Endar sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. KPK justru menunjuk jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan KPK.