Trotoar Simpang Pasar Santa Disulap Jadi Jalan, Heru Budi Buka Suara

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons kritik dari koalisi sipil soal penutupan putaran balik atau u-turn di persimpangan Pasar Santa, Jakarta Selatan lantaran menghapus jalur sepeda dan trotoar pejalan kaki.

"Ya namanya kritik itu masukan buat Pemda DKI, itu bagus saran-sarannya," kata Heru di Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/4).

Ia mengatakan jalur sepeda akan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan. Namun, Heru tidak menjelaskan apakah jalur sepeda akan kembali dibuat di tempat tersebut.

"Jalur sepeda difasilitasi oleh Dishub, mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terabaikan, kita fasilitasi semua," katanya.

Lihat Juga : Koalisi Kecam Trotoar Simpang Santa era Anies Dibongkar: Langgar Hukum

Koalisi sipil sebelumnya mengkritik kebijakan rekayasa lalu lintas penutupan putaran balik di persimpangan Pasar Santa. Pasalnya, rekayasa tersebut turut menghapus jalur sepeda dan pejalan kaki.

Koalisi sipil tersebut terdiri dari Green Peace, Koalisi Pejalan Kaki, komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, FDTJ (Forum Diskusi Transportasi Jakarta), dan KPBB (Komisi Penghapusan Bensin Bertimbel).

"Penghancuran trotoar menjadi jalan raya, jelas langkah set back (mundur)," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4).

Lihat Juga : Dishub DKI Tambah Titik U-Turn yang Ditutup Jadi 32

Jalan di sekitar Pasar Santa sebelumnya merupakan trotoar yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan. Namun, akibat kebijakan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, trotoar itu dihancurkan dan diganti jalan raya.

Aktivis Greenpeace Bondan Andrianu mengatakan penghancuran trotoar dan jalur sepeda ini melanggar hukum karena bertentangan dengan amanat putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Penghilangan lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di Jalan Santa ini bertentangan dengan amanat putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta," ujar Bondan.