Simpang Santa Jaksel: Ditutup, Bikin Macet Horor, Dibuka Lagi

Bukan hanya jadi biang kerok macet horor. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan dengan membongkar pedestrian untuk dijadikan jalan mobil di kawasan Simpang Santa Jaksel itu pun dikritik warga.

Koalisi sipil yang terdiri atas Greenpeace Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, FDTJ (Forum Diskusi Transportasi Jakarta), dan KPBB (Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal) menyebut penghancuran pedestrian yang juga terdapat jalur sepeda di sana sebagai sebuah langkah mundur.

Lihat Juga : DPRD DKI soal Trotoar Simpang Santa era Anies Dibongkar: Kajian Lemah

Jalan di sekitar Pasar Santa sebelumnya merupakan trotoar yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan. Namun, akibat kebijakan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, trotoar itu dihancurkan dan diganti jalan raya.

[Gambas:Twitter]

Aktivis Greenpeace Bondan Andrianu mengatakan penghancuran trotoar dan jalur sepeda ini melanggar hukum karena bertentangan dengan amanat putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal peningkatan kualitas udara. Dalih mengendalikan kemacetan di kawasan Pasar Santa juga dianggap mengada-ada, mengingat di kawasan itu tersedia fasilitas BRT Trans Jakarta sebagai opsi agar terhindar dari kemacetan.

Koalisi menilai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan pribadi harus diabaikan mengingat sudah ada solusi berupa transportasi publik, jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut. Menurut koalisi kemacetan adalah hukuman bagi mereka yang masih bertahan dengan kendaraan pribadi.

Lihat Juga : Penutupan Picu Macet Horor, Simpang Santa Jaksel Kembali Dibuka

Koalisi mendesak fasilitas trotoar dan jalur sepeda itu dikembalikan. Mereka akan menempuh upaya hukum apabila keberadaan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda tidak dikembalikan seperti sebelumnya.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons kritik itu bagus sebagai masukan buat pihaknya. Ia mengatakan jalur sepeda akan difasilitasi Dinas Perhubungan, namun tidak dijelaskan apakah jalur sepeda itu akan kembali dibuat di lokasi yang sama.

"Ya namanya kritik itu masukan buat Pemda DKI, itu bagus saran-sarannya," kata Heru di Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi.

Sebelumnya, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya menerima masukan dari koalisi. Menurut Syafrin Pemprov DKI akan tetap memperhatikan hak-hak para pejalan kaki dan para pesepeda di jalan raya dengan melakukan penataan.