Khawatir Politisasi, KPU Minta Tak Ada TPS di Asrama TNI-Polri

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari meminta KPU daerah untuk tidak mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu Serentak 2024 di asrama TNI-Polri.

Hasyim khawatir TPS di lokasi tersebut dipolitisasi. Ia tak mau ada anggapan pemungutan suara di TPS di asrama TNI-Polri tak netral.

"Supaya tidak menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu sebagaimana yang sudah-sudah, mungkin nanti lokasinya ditempatkan di luar asrama, supaya berbaur dengan warga," kata Hasyim pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Nasional Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (18/4).

Hasyim tak ingin hasil di TPS dekat asrama ditafsirkan sebagai dukungan TNI dan Polri terhadap calon tertentu. Oleh karena itu, ia meminta ada pengkajian ulang lokasi TPS dekat asrama TNI dan Polri.

Ia ingin jajaran KPU di daerah berkomunikasi dengan pemangki kepentingan. Menurutnya, perlu ada kerja sama dengan aparat keamanan dan pertahanan di tingkat daerah.

"Kami mohon teman-teman KPU provinsi berkoordinasi dengan TNI-Polri di lingkungannya masing-masing," ujarnya.

Keberadaan TPS di sekitar asrama TNI-Polri menjadi isu rutin menjelang pemilu. Hal ini terjadi karena undang-undang tak memberkan hak memilih dalam pemilu bagi aparat TNI-Polri.

Pada 2019, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melarang pendirian TPS di dalam kompleks TNI. Kebijakan itu diambil untuk menyatakan netralitas TNI dalam pemilu.