Ahli Duga Ada Korupsi Proyek Jalan di Lampung, Desak Diaudit

Ahli Infrastruktur sekaligus Chief Executive Officer Sabat Mulia Karya, Ronald A Sinaga, menyebut kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung soal perbaikan jalan perlu diperiksa melalui audit.

"Tentunya (mendorong pemeriksaan kinerja Pemprov soal perbaikan jalan melalui audit). Audit lapangan berdasarkan laporan pekerjaan sebelumnya," ujar Ronald saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (18/4).

Ronald berasumsi alokasi APBD Pemprov Lampung untuk belanja infrastruktur jalan pada 2022 sama dengan 2023, yakni Rp72 miliar.

Karena itu, ia menilai, dengan anggaran tersebut mestinya ada setidaknya perbaikan jalan. Menurut Ronald, perlu dilakukan pemeriksaan terkait kapan terakhir ada perbaikan jalan, lokasi perbaikan, beserta bukti-buktinya.

Lebih lanjut, Ron juga menilai Kepala Dinas PUPR Lampung perlu diperiksa mengenai latar belakangnya dan kemampuannya mengemban tugas.

Dia menjelaskan permasalahan infrastruktur di daerah tak dapat dilihat hanya dari anggarannya saja. Sebab, besar anggaran tersebut merupakan hasil pengajuan dari Kepala Dinas terkait kepada Gubernur yanh hingga pada akhirnya disetujui DPRD.

Oleh karena itu, Ronald mengatakan Kepala Dinas terkait mesti memahami arah penggunaan anggaran yang diajukan.

"Kepala Dinas atau jajaran Gubernur ini mengerti enggak yang mau belanjakan itu apa saja, dan nilai belanja berapa saja. Makanya muncullah anggaran tersebut. Jadi banyak hal yang harus dilihat. Karena banyak hal yang harus dilihat, orang-orangnya harus memahami. Kalau tidak paham, akan begini terus, akan rusak terus, akan jelek terus," jelas dia.

Dugaan korupsi

Ronald juga turut menduga adanya kemungkinan tindak pidana korupsi terkait infrastruktur di Lampung. Dugaan itu, kata dia, mesti dipastikan dengan melakukan audit.

"Kemungkinan besar ya (ada dugaan korupsi). Kalau mau yakin, harus audit," tegas dia.

Pembangunan infrastruktur Lampung tengah menjadi sorotan publik usai viral kritik banyaknya jalan rusak yang diunggah Bima Yudho Saputro melalui akun @awbimaxrebon di media sosial TikTok.

Dalam unggahannya, Bima menyebut sejumlah kritikan terhadap Pemprov Lampung, di antaranya soal banyak jalan rusak selama bertahun-tahun, praktik kolusi di sektor pendidikan, hingga sektor pertanian yang dia sebut belum stabil.

Unggahan Bima menuai dukungan netizen yang juga ikut mengamini banyaknya jalan rusak di Lampung.

Meski sempat dilaporkan ke polisi, kasus Bima saat ini telah dihentikan pihak yang berwajib karena tidak ditemukannya tindak pidana.