Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta asosiasi pekerja lainnya bakal turun ke jalan pada 1 Mei 2023 mendatang untuk memperingati Hari Buruh alias May Day.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan setidaknya bakal ada 500 ribu buruh yang akan turun ke jalan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Untuk buruh yang ada di Jabodetabek akan difokuskan di depan Istana Merdeka dan Gedung Mahkamah Konstitusi.
"Aksi May Day Jabodetabek, akan dipusatkan di Istana, MK dan DPR RI," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksi May Day ini ada beberapa isu yang menjadi aspirasi para buruh. Salah satunya terkait dengan peninjauan ulang ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) dalam pemilihan umum di Indonesia.
Pada pemilu 2024 nanti, DPR sepakat bahwa PT tetap sebesar 4 persen bagi yang ingin duduk sebagai anggota dewan pusat. Ambang batas ini berlaku bagi partai lama maupun baru.
Artinya, bagi partai yang menginginkan anggotanya duduk di DPR RI atau sering disebut Senayan itu harus mendapatkan suara rakyat minimal 4 persen.
"Partai buruh pada 1 Mei akan mengumumkan tentang judicial review parliamentary threshold 4 persen dari suara sah nasional. Itu salah satu isu yang kita bawa nanti saat aksi di depan Gedung DPR," jelasnya.
Menurutnya, partai buruh menolak dengan tegas jika PT tetap 4 persen dari suara sah nasional. Sehingga diharapkan, para anggota dewan bisa merevisi aturan ini.
Kedua, buruh juga akan kembali menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 untuk dicabut karena dianggap tidak berpihak pada pekerja di Indonesia.
Ketiga, buruh juga menolak RUU Kesehatan yang diajukan. Penolakan ini karena pengaduan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga jajaran tenaga kerja kesehatan lainnya.
"Terakhir, kami juga menuntut agar RUU PPRT terkait pekerja rumah tangga segera disahkan," pungkasnya.
(ldy/sfr)