Menag Klaim Penolakan Salat Id 21 April di Fasilitas Publik Selesai

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengklaim polemik tak diizinkannya penggunaan fasilitas publik untuk Salat Idulfitri pada besok, Jumat (21/4), telah diselesaikan.

"Sudah diselesaikan semua, insyaallah sudah selesai," kata Yaqut di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (20/4).

"Sudah difasilitasi, insyaallah sudah," imbuh dia.

Beberapa daerah tidak mengizinkan lapangan dipakai warga Muhammadiyah beribadah salat Id pada Jumat (21/4). Beberapa di antaranya adalah Sukabumi dan Pekalongan.

Belakangan, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid dan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengizinkan Lapangan Mataram Pekalongan dan Lapang Merdeka Sukabumi digunakan buat salat Id.

Selain itu, Pengurus DKM Masjid Besar Malikul Falah Kecamatan Rajapolah, Tasikmalaya juga menolak permohonan izin penggunaan masjid tersebut untuk salat Id pada Jumat.

Izin sebelumnya diajukan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Muhammadiyah mengajukan izin pada 16 April lalu melalui surat bernomor 20/IV.0/E/2023.

"Sehubungan akan dilaksanakannya Salat Idulfitri 1444 H di Masjid Besar Rajapolah Malikul Falaah pada 1 Syawal 1444 H bertepatan dengan 21 April 2023 M yang melibatkan masyarakat, maka kami bermaksud mengajukan permohonan izin untuk menggunakan Masjid Besar Rajapolah Malikul Falaah sebagai tempat pelaksanaan Salat Idulfitri 1444 H," dikutip dari surat tersebut.

Surat dibalas oleh Pengurus DKM pada 18 April. Permohonan izin penggunaan masjid tersebut ditolak.

"Dengan berat hati kami selaku Ketua DKMB Malikul Falaah tidak bisa memberikan izin," tulis surat yang diteken oleh Ketua DKMB Malikul Falaah, Atang Suwarno.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rajapolah lalu menetapkan lokasi baru untuk pelaksanaan salat Id.

Sidang Isbat yang digelar hari ini, Kamis (19/4), memutuskan Idulfitri jatuh pada Sabtu (22/4).