Perpusnas Akhirnya Buka Suara soal Anggaran Rapat Rp9,5 M

Perpustakaan Nasional akhirnya buka suara soal anggaran rapat Rp9,5 miliar yang disorot masyarakat belakangan ini.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Adin Bondar menjelaskan anggaran Rp9,5 miliar itu bukan untuk anggaran rutin rapat di kantor Perpusnas.

"Perpusnas tidak pernah menggunakan anggaran sebesar itu hanya untuk rapat rutin saja," kata Adin dalam keterangannya, Sabtu (29/4).

Adin menjelaskan anggaran Rp9,5 miliar untuk menggelar kegiatan Stakeholder Meeting Nasional (SMN). SMN, lanjutnya, merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

TPBIS merupakan kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024 dengan tujuan memperkuat peran dan fungsi perpustakaan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.

"Anggaran tersebut diperuntukkan mendatangkan peserta sejumlah 695 orang dari 38 provinsi, 136 Kabupaten/Kota dan 450 desa di mana seluruh pembiayaan selama tiga hari ditanggung oleh Perpustakaan Nasional yang terdiri dari komponen-komponen seperti akomodasi, transportasi, materi, fasilitator daerah dan narasumber," kata dia.

Adin menjelaskan kegiatan SMN untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi para stakeholder untuk pelaksanaan TPBIS. Harapannya, TPBIS bisa menjadi gerakan nasional pembangunan literasi di Indonesia dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan strategi program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Dalam penguatan budaya literasi, secara nyata kegiatan TPBIS yang telah berjalan sejak 2018 ini mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat, kemandirian masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera," kata dia.

Sain itu, Adi juga menjelaskan terkait anggaran kendaraan dinas jabatan eselon I dengan pagu Rp880 juta. Ia mengatakan hal ini sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

"Inpres ini sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah," kata dia.

Angka Rp9,5 miliar untuk rapat dan Rp880 juta untuk pengadaan kendaraan pejabat Perpusnas awalnya disorot oleh aktivis Literasi Busa Pustaka Adi Sarwono lewat cuitannya di akun Twitternya @adionooo.

Adi menyoroti anggaran rapat Perpusnas yang bertuliskan "paket stakeholder meeting nasional" mencapai Rp9,5 miliar. Di situ dirinci metode pengadaan paket meeting Rp9,5 miliar ini dilakukan secara tender cepat pada April 2023.

Tak hanya anggaran rapat, Adi juga menyoroti anggaran pengadaan kendaraan dinas eselon I sebesar Rp880 juta.

Rincian anggaran tersebut tercantum dalam situs resmi pemerintah terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.