NasDem Kritik Jokowi: Semestinya Presiden Tak Ikut Fasilitasi Parpol

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengkritik Presiden Joko Widodo yang memfasilitasi pertemuan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Negara, Jakarta.

Ali mengingatkan Jokowi adalah kepala negara. Dia berkata tidak seharusnya Jokowi ikut campur dalam pertemuan yang membahas pembentukan koalisi dalam pemilu.

"Semestinya Presiden tidak ikut memfasilitasi partai politik dalam posisi dia sebagai Presiden. Biarlah partai-partai politik mengusung koalisi itu kan," kata Ali saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Ali mempertanyakan sebenarnya pertemuan itu membahas kinerja pemerintahan atau pemenangan Pilpres 2024. Ia bertanya hal itu karena Jokowi tak mengundang Partai NasDem.

Meski demikian, ia mengaku tak mempermasalahkan lebih lanjut tentang pertemuan itu. Ali menyampaikan NasDem tetap mendukung Jokowi dengan keadaan saat ini.

"Koalisi dibatasi tahun 2024 sampai berakhir masa jabatan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Koalisi yang dibentuk NasDem dalam membentuk Pak Anies untuk pilpres berikutnya, kan," ucapnya.

Terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai Jokowi sudah tak menganggap NasDem sebagai bagian dari pemerintahan.

"Saya bisa pahami itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai pemerintahan," ujarnya.

Dia melanjutkan, "Dan beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara."

Pada kesempatan berbeda, Jokowi menepis kritik yang menyebut dirinya telah ikut campur atau cawe-cawe urusan koalisi partai politik pada Pilpres 2024.

Jokowi mengatakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin partai politik sebatas diskusi, termasuk saat mengumpulkan pejabat teras partai politik di Istana beberapa hari lalu.

"Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok cawe-cawe, diskusi," kata Jokowi di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Jokowi pun menegaskan statusnya bukan hanya kepala negara, melainkan juga pejabat politik. Oleh karena itu dia merasa wajar jika berdiskusi dengan partai-partai politik.

"Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," ujarnya.