Muhadjir Beber Arahan Jokowi: 2024 Kemiskinan Ekstrem 0 Persen

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan instruksi Presiden Jokowi mengenai pengentasan kemiskinan ekstrem.

Jokowi, kata Muhadjir, meminta tingkat kemiskinan ekstrem jadi 0 persen pada 2024. Target itu lebih cepat enam tahun dari agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

Lihat Juga : Muhadjir: Indonesia Segera Deklarasi Status Endemi Covid-19

"Presiden memberikan arahan bahwa dalam situasi apa pun komitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem harus terus dilakukan," kata Muhadjir dalam pembukaan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) knowledge forum di Nusa Dua, Bali, Minggu (7/5).

"Presiden meminta tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, yaitu enam tahun lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs)," imbuh dia.

Berdasarkan data BPS, seperti dikutip Muhadjir, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada September 2022 1,74 persen atau turun 0,3 persen dari persentase pada Maret 2022, yakni 2,04 persen.

[Gambas:Video CNN]

Demi terus menekan angka itu, seperti diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022, kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi harus diselesaikan secara sinergi dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik APBN, APBD, APBdes dan sumber lain yang sah.

Selain pemerintah, pengentasan kemiskinan ekstrem juga harus melibatkan civitas akademik, dan lembaga non pemerintah.

"Hal ini agar persoalan yang dihadapi penduduk miskin ekstrem, seperti keterbatasan kebutuhan dasar, rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, terbatasnya akses air bersih, rumah tidak layak huni, terbatasnya akses ekonomi dapat terentaskan jika diintervensi secara gotong royong oleh berbagai pihak," kata dia.

Demi mewujudkan konvergensi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (data P3KE).

Hal itu, kata Muhadjir, sesuai perintah Presiden Jokowi saat Forum Koordinasi Pemerintah Daerah pada 29 September 2022 dan 17 Januari 2023.

Muhajir juga menyampaikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, Satuan Tugas Data dan Satuan Tugas Konvergensi yang terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi serta lembaga non pemerintah telah dibentuk.

Fungsi Satuan Tugas Data untuk mendukung pelayanan penggunaan data dalam memastikan ketepatan sasaran dan evidence-based policy.

Sementara Satuan Tugas Konvergensi untuk memastikan upaya kolaboratif dan sinergi atas ketiga strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan.