Pemkab Klaten Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut dari BPK

Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani mengapresiasi kerja keras jajarannya yang transparan dan akuntabel. Sebab, kerja keras membuat Pemkab Klaten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2022.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah di Kantor BPK Jateng, Jumat (5/5).

Dengan capaian tersebut, Pemkab Klaten berhasil meraih opini WTP selama lima kali berturut-turut sejak 2018. Menurut Sri Mulyani hal ini bisa dicapai karena kerja keras dari semua pihak di Pemkab Klaten.

"Pencapaian Opini WTP ini diraih berkat semangat seluruh ASN dan jajaran Legislatif di Kabupaten Klaten," kata Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip Senin (8/5).

Sri Mulyani berharap, capaian ini tidak lantas membuat semua jajaran merasa puas. Namun, capaian WTP ini harus jadi motivasi guna meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten.

"Serta mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten akuntabel dan transparan," kata Sri Mulyani.

Adapun Kabupaten Klaten bersama tiga daerah lainnya di Jawa Tengah, yakni; Blora, Sragen, dan Wonogiri, yang berhasil mempertahankan predikat WTP seperti tahun sebelumnya.

Prestasi ini, menunjukkan LKPD Pemerintah Kabupaten Klaten pada 2022 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jateng, Hari Wiwoho mengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Ia pun memberikan apresiasi atas diraihnya Opini WTP oleh Kabupaten Klaten dan kabupaten lain yang menerima prestasi Opini WTP. Hari menambahkan hasil tersebut setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK dan pencapaian opini WTP.

"Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

"Kami berharap agar hasil pemeriksaan yang kami sampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi. Untuk terus selalu memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara akuntabel dan transparan," ujar Hari.