PDIP Angkat Suara soal Syarat Cawapres Ganjar dari NU

Legislator PDIP, Deddy Yevri Sitorus ikut angkat suara soal syarat bakal calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU di Pilpres 2024.

PDIP saat ini dikabarkan tengah mendekati NU untuk mencari figur cawapres pendamping Ganjar. Gubernur Jawa Tengah itu dalam beberapa waktu terakhir sempat menyambangi beberapa tokoh NU di Jawa Tengah.

Merespons hal itu, Deddy mengakui partainya rutin menjalin komunikasi dengan NU. Dia tak mempermasalahkan soal usulan agar kader NU menjadi pendamping Ganjar. Deddy menilai usulan tersebut baik dalam dinamika demokrasi.

"Usulan banyak orang agar Bacawpres PDIP dari unsur NU saya kira hal yang baik dan bagian dari dinamika demokrasi," kata Deddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat Juga : PKB: Kiai Ingin Prabowo-Cak Imin Umumkan Capres-Cawapres Bulan Ini

Sekretaris tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres itu berpandangan bahwa NU merupakan aset bangsa. Organisasi itu terbukti kokoh menjaga NKRI, Pancasila, dan banyak melahirkan pemimpin.

Sebagai organisasi Islam, Deddy memahami NU memang harus menaungi semua pihak. NU kata dia memiliki pengalaman panjang menjaga integritas.

"NU secara organisasi tentu harus menaungi semua dan sudah punya pengalaman panjang untuk menjaga integritas sebagai wadah di bidang agama, sosial dan pemberdayaan ekonomi," katanya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi alias Gus Fahrur sebelumnya tak keberatan jika kandidat Capres 2024 bersanding dengan kader dari NU.

Lihat Juga : Kader Demokrat Banten Sentil Ganjar soal Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Namun, dia memberikan syarat agar NU tak diseret dalam konflik kepentingan dalam Pilpres 2024. Dia menegaskan NU tidak akan berpolitik atau menyodorkan kadernya kepada partai politik untuk menghindari perbedaan pilihan di tengah masyarakat.

"Silahkan setiap capres memilih pasangan dari NU secara langsung. Akan tetapi, tanpa melibatkan institusi organisasi agar tidak menyeret nama NU dalam pusaran konflik kepentingan," ujar Gus Fahrur kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).