Pernyataan Lengkap Anies soal Mobil Listrik yang Direspons Tegas Luhut

Anies Baswedan mengkritik subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk pembelian mobil listrik. Menurutnya, subsidi tersebut tidak tepat guna menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

Anies menilai subsidi mobil listrik hanya akan menjadi sebuah keuntungan yang bakal dinikmati warga kalangan atas. Kritik itu Anies sampaikan dalam pidato politik saat deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Pernyataan Anies pun direspons Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, insentif untuk mobil listrik sudah berdasarkan studi.

Lihat Juga : Capres Anies: Pemilik Mobil Listrik Tidak Butuh Subsidi

Ia menyebut seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

Luhut mengatakan mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya, biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut juga bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, ia mengaku sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani soal kebijakan itu.

Lihat Juga : Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya

Di sisi lain, kritik Anies juga menyinggung soal emisi mobil listrik dibandingkan transportasi berbahan bakar minyak. Berikut ini pernyataan lengkap Anies soal kritik mobil listrik yang menjadi bagian dalam isi pidato politik dengan total durasi sekitar 32 menit.

Kita tahu negeri ini banyak peluang, dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita.

Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul?

Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik perkapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer perkapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi?

Karena bis memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan.

Lihat Juga : Pemerintah Jawab Anies Soal Subsidi Mobil Listrik: Bisa Kurangi Emisi

Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media.

Karena itulah kita ingin dorong ke depan Insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi, tapi kendaraan umum.

Dan kita tahu begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat untuk membangun perasaan persatuan.

Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekadar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan.

Dan gagasan di sini yang tadi saya sampaikan, kemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini memasukkan unsur-unsur gagasan itu.