Pemerintah Jawab Anies Soal Subsidi Mobil Listrik: Bisa Kurangi Emisi

Pemerintah merespons kritik bakal calon presiden Anies Baswedan terkait pemberian subsidi mobil listrik. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan pemberian subsidi mobil listrik bisa memberi banyak manfaat, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Jodi mengatakan Anies seharusnya bisa melihat jauh ke depan mengenai program ini. Ia menyebut ekosistem industri kendaraan listrik bisa memberi dampak besar bagi perekonomian RI di masa mendatang.

"Melihatnya harus jauh ke depan. Selain memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, industri kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Ia berharap semua pihak memahami dan mendapatkan gambaran secara utuh mengenai manfaat pengembangan industri kendaraan listrik. Anah buah Luhut itu menegaskan betapa pentingnya subsidi kendaraan listrik di Indonesia.

"Selain membantu mengurangi harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi, subsidi kendaraan listrik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kendaraan listrik dan mengurangi beban lingkungan," ujarnya.

Sebelumnya, Anies menyoroti pemberian subsidi mobil listrik berbentuk insentif pajak tidak akan menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Menurut Anies hal ini justru bakal menambah masalah, yakni kemacetan di jalan.

Anies mengatakan dari pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun, masyarakat bukannya mengganti mobil berbahan bakar bensin ke mobil listrik bertenaga baterai. Menurutnya mobil listrik justru merupakan mobil tambahan di garasi.

"Pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," kata Anies.

Ia juga menilai bantuan berupa subsidi sebetulnya bukan menjadi solusi mengatasi masalah polusi udara. Menurutnya konsumen mobil listrik juga orang-orang berkocek tebal, sehingga tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang seharusnya pemerintah memberikan solusi yang tepat untuk rakyat jika mereka ingin membenahi masalah lingkungan.

"Kalau kami hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," katanya.

Insentif pembelian kendaraan listrik sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret. Khusus mobil listrik, insentif telah berjalan sejak 1 April.

Bantuan yang diberikan berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.