Komnas HAM: Pemerintah Bisa Berpotensi Jadi Pelanggar HAM pada Pemilu

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah berpotensi menjadi pelanggar HAM pada Pemilu 2024. Selain pemerintah, pihak penyelenggara pemilu juga memiliki potensi yang sama.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pemerintah dan penyelenggara pemilu memiliki peran besar dalam pemilu, sehingga potensi pelanggaran yang dilakukan juga tinggi.

Lihat Juga : Komnas HAM Sebut Jatim Rentan Politik Uang pada Pemilu 2024

Penyelenggara pemilu yang dimaksud yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Pemerintah sebagai duty barrier pemilik kewajiban untuk memenuhi hak pilih warga negara menyediakan data, memastikan identitas penduduknya itu terpenuhi, di sisi yang lain juga penyelenggara pemilu," kata Anis di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

"Dua pihak ini bisa berpotensi menjadi pelanggar hak konstitusional warga negara, terutama kelompok rentan, baik pemerintah maupun penyelenggara pemilu," tambahnya.

Hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara.

Lihat Juga : Komnas HAM Tak Ingin Ratusan Petugas KPPS Meninggal Terulang di 2024

Anis mengatakan kelompok rentan adalah pihak yang rawan mengalami pelanggaran hak konstitusinya saat pemilu. Dalam pemantauan Komnas HAM pada April sampai Mei 2023, ada 17 kelompok masyarakat rentan.

Kelompok rentan itu adalah penyandang disabilitas, tahanan, narapidana, pekerja perkebunan dan pertambangan, pekerja migran, pekerja rumah tangga (PRT), masyarakat perbatasan dan masyarakat adat.

Selain itu, ada pula kelompok minoritas agama, lansia, LGBTQ, orang dengan HIV/Aids (ODHA), pengungsi, tunawisma, perempuan, pasien dan tenaga kesehatan, dan pemilih pemula.

Menurut Anis, kelompok rentan tersebut harus lebih diperhatikan hak-hak konstitusinya dalam pemilu.

Lihat Juga : Komnas HAM Usul Pemungutan Suara Lewat Pos untuk Pemilu 2024

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian mengatakan aparat penegak hukum juga berpotensi melanggar HAM. Terutama, kata dia, jika ditemukan adanya tindakan mengganggu pilihan masyarakat.

"Satu lagi pelanggaran HAM yang sifatnya memang tindakan langsung. Bukan pembiaran, melakukan, nah itu bisa jadi dalam konteks mengganggu pilihan-pilihan," kata Saurlin.