Jakarta, CNN Indonesia -- 25 tahun lalu, Presiden Soeharto didampingi wakilnya BJ Habibie mengumumkan berhentinya ia sebagai presiden usai 32 tahun menjabat. Pidato pengunduran dirinya sebagai presiden itu sekaligus juga menjadi tonggak berakhirnya 32 tahun rezim Orde Baru.
Para elemen mahasiswa dan lainnya pun bersorak gembira menduduki kompleks parlemen, Jakarta Pusat. Puncak kekisruhan dan kerusuhan telah berakhir. Api kerusuhan yang dimulai sejak 13 Mei 1998 perlahan padam.
Reformasi pun dimulai. Enam tuntutan reformasi diutarakan: adili Soeharto dan kroninya; hapus dwifungsi ABRI; hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme; otonomi daerah seluas-luasnya; amendemen UUD 1945; tegakkan supremasi hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Reformasi 1998 itu melibatkan banyak tokoh sentral yang terlibat di dalamnya. Beberapa di antaranya masih aktif dalam kancah politik nasional.
Berikut di bawah ini telah CNNIndonesia.com rangkum beberapa di antaranya:
Megawati Soekarnoputri
 Megawati Soekarnoputri. (CNNIndonesia/Adi Maulana Ibrahim) |
Megawati dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat kecil alias wong cilik. Ia sangatlah vokal mengawal suksesi reformasi hingga dijuluki sebagai Ratu Preman.
Kala itu, ia menjabat sebagai Ketua Umum PDI, yang selama 32 tahun menjadi oposisi dari rezim Suharto.
Ia terpilih sebagai ketum pada 1993 menggantikan Soerjadi. Namun, dua tahun sebelum reformasi, Megawati terlibat konflik internal partai dengannya.
Konflik itulah yang pada akhirnya membuat Megawati mendirikan PDIP pada 1999 silam.
PDIP pun turut serta dalam Pemilu 1999 dan tampil menjadi pemenang dengan meraup 33,74 persen suara nasional atau setara 35,7 juta suara pemilih.
Namun, posisi pemenang pemilu ternyata tak menjamin Megawati Soekarnoputri melangkah mulus ke kursi presiden ia kalah dari Gus Dur. Gagal jadi presiden, Mega duduk menjadi wapres Gus Dur selama dua tahun (1999-2001).
Selama kepemimpinannya, Gus Dur membuat sejumlah gebrakan yang tidak disukai lawan-lawan politiknya. Akibatnya, MPR menggelar sidang istimewa dan memakzulkan Gus Dur pada 23 Juli 2001. Keputusan MPR itu secara otomatis membuat Megawati Soekarnoputri menduduki jabatan presiden, sementara posisi wakil presiden dijabat oleh Hamzah Haz.
Kini Megawati masih menjabat sebagai Ketum PDIP sejak pembentukannya pada 1999 silam.
Wiranto
 Wiranto. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan) |
Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI kala situasi nasional tengah tidak menentu di 1998 silam.
Menyikapi situasi seperti itu, Wiranto menggelar sebuah rapat tertutup di Gedung Departemen Pertahanan.
Wiranto saat itu menyatakan akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah lantaran tidak ingin mengorbankan rakyat. Meskipun pemerintah goyah, kata Wiranto, ABRI akan tetap bertahan.
Soeharto kemudian menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Posisi Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Sehari setelahnya, Habibie memutuskan agar Wiranto menjabat sebagai Menhankam/Pangab.
Hingga kini, Wiranto masih aktif di kancah perpolitikan nasional. Terakhir ia tergabung dalam Partai Hanura. Belakangan diisukan, menjelang 2024 ia akan mendukung mantan bawahannya, Prabowo Subianto.
Amien Rais
 Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais di Kantor KPU Jakarta. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra) |
Amien Rais merupakan salah satu tokoh yang tak terpisahkan dari peristiwa reformasi 1998.
Kala itu ia menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan merupakan penantang serius rezim orde baru.
Menjelang lengsernya Soeharto sebagai presiden, Amien kerap muncul dengan kritikan-kritikan kerasnya.
Salah satunya, kala ia menyatakan dengan berani siap memimpin pergerakan rakyat alias people power, keberanian yang sangat mahal harganya saat itu.
Ucapan itu ia lontarkan tepat satu minggu setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden RI untuk terakhir kalinya pada 11 Maret 1998 silam.
Tragedi Trisakti pecah, kerusuhan masih membara. Pada 14 Mei 1998, Amien dan sejumlah tokoh reformasi mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MAR).
Di antara tokoh itu ialah Rizal Ramli, Goenawan Mohamad, Toety Heraty, dan Arifin Panigoro.
Dalam tuntutannya, MAR mendesak Soeharto segera mundur dari jabatannya sebagai presiden di tengah kekacauan politik dan keamanan yang telah terjadi.
Tak lama setelah MAR terbentuk, Soeharto pun pada 21 Mei 1998 akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden. Setelahnya, Amien lalu mendeklarasikan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 23 Agustus 1998. Ia pun langsung didapuk menjadi ketua umum.
Sementara kini Amien pun telah hengkang dari PAN, ia pun membentuk partai baru, yakni Partai Ummat yang merupakan partai peserta di Pemilu 2024.
Prabowo Subianto
Suasana pendudukan gedung DPR pada Mei 1998. Momentum Reformasi. (AFP/KEMAL JUFRI)
Prabowo merupakan mantan Danjen Kopassus dan kemudian diangkat menjadi Pangkostrad kala reformasi 1998.
Ia kerap dikaitkan dengan Tim Mawar dengan kasus penculikan aktivis menjelang era reformasi. Tim ini dibentuk oleh Mayor Inf. Bambang Kristiono pada Juli 1997.
Target tim ini ialah memburu dan menangkapi aktivis yang dianggap radikal. Setidaknya 22 aktivis diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, sementara 13 lainnya hilang hingga saat ini.
 Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Tunggul) |
Menurut Habibie, Wiranto menganggap Prabowo yang kala itu menjabat Pangkostrad, berupaya melancarkan rencananya sendiri untuk menggerakkan pasukan guna mengamankan situasi nasional yang tak stabil kala itu.
Dalam buku Detik-Detik Yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006) karya Habibie, Wiranto meminta petunjuk kepada presiden yang baru diangkat terkait rencana Prabowo.
Atas dasar itu Habibie mengambil kesimpulan bahwa Prabowo bertindak tanpa sepengetahuan Pangab.
"Pangab melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta," tulis Habibie.
"Jenderal Wiranto mohon petunjuk. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab. Bukankah ini bertentangan dengan petunjuk saya kemarin pada Pangab?" tambahnya.
Ia pun setuju mencabut jabatan Prabowo sebagai Pangkostrad. Prabowo menghadap kepada Habibie untuk melepaskan jabatannya pada 23 Mei 1998. Adapun kini, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Ia juga duduk sebagai Ketum Partai Gerindra.
Ia pun telah mendeklarasikan diri sebagai capres di Pilpres 2024. Tak hanya itu, dalam tiga pemilu terakhir ia juga tak pernah absen tampil sebagai calon.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
 Susilo Bambang Yudhoyono. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.) |
Sekitar satu tahun sebelum reformasi atau pada tahun 1997, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI berpangkat Letnan Jenderal.
Selanjutnya, SBY tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR RI 1998 dan sebagai Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998.
Karier politiknya pun berlanjut, era pemerintahan Gus Dur, ia pernah duduk sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menko Polsoskam. Pada era Megawati, ia juga dipercaya menjadi Menko Polkam.
Tak berhenti di situ, SBY pun berhasil menjadi presiden dua periode. Periode pertama didampingi Jusuf Kalla dan kedua oleh Boediono.
Kini, ia pun masih aktif sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat.
Yusril Ihza Mahendra
 Yusril Ihza Mahendra (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim) |
Kala reformasi 1998, Yusril bekerja sebagai bawahan Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid. Pascareformasi, ia pernah maju sebagai calon presiden saat pilpres dilakukan di Sidang MPR RI, Oktober 1999 silam.
Ia berhasil meraup perolehan 232 suara. Namun, ia kalah dari saingannya, Megawati dengan 305 suara dan Gus Dur sebanyak 185 suara.
Tak terelakkan, kala itu sebetulnya ia memiliki peluang besar untuk terpilih jadi presiden menggantikan BJ Habibie.
Namun, koalisi Poros Tengah yang mengusung Gus Dur yang dibawa oleh PKB untuk diadu dengan Megawati. Pada putaran kedua, Gusdur mampu mengalahkan Megawati dengan memperoleh suara terbanyak.
Setelahnya, karier Yusril pun terus berlanjut. Berbagai jabatan menteri pernah ia emban. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, Yusril ditunjuk menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pada masa pemerintahan Megawati ia diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM dan di era SBY ia dipilih menjadi Menteri Sekretaris Negara.
Kini, ia pun masih menjabat sebagai Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga merupakan partai peserta di Pemilu 2024.
