KontraS Kritik Rencana Polisi RW: Tak Perlu, Bisa Pakai CCTV

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai program Polisi RW untuk melakukan pantauan keamanan dalam lingkup terkecil tak perlu.

Anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Ahmad Sajali mengatakan fungsi keberadaan Polisi RW tersebut bisa digantikan dengan teknologi seperti CCTV.

"Sebenarnya kalo sampe satuan RW mah enggak perlu ya, kalo emang alasannya jangkauan kan harusnya udah bisa masifin penggunaan teknologi kayak CCTV," kata Sajali kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Apalagi, kata Sajali, sudah ada Pos Polisi sub Sektor (Polsub Sektor) di setiap kecamatan yang bisa memantau sampai tingkatan terkecil.

"Toh existing sekarang, polisi juga udah ada di satuan yang lebih kecil dari kecamatan jadinya Polsubsek," ujarnya.

Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri sebelumnya menyebut program Polisi Rukun Warga (RW) akan diterapkan secara nasional di pelbagai daerah.

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran turut meluncurkan langsung program Polisi RW untuk wilayah Jawa Barat.

Fadil menjelaskan nantinya Polisi RW akan ditempatkan di setiap wilayah dengan harapan dapat mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan aksiny, ia menyebut Polisi RW akan berkerjasama dengan seluruh elemen masyarakat.

"Tugas Polisi RW menyelesaikan permasalahan Kambtimas yang bisa menimbulkan kejahatan, tentunya bersama elemen masyarakat," ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Senin (15/5).

"Kemudian menganalisa bersama masyarakat tentang potensi yang dapat menganggu Kamtibmas, mulai dari geografis, demografi, dan lainnya," sambungnya.