Jokowi: Tidak Selamanya Pemerintah Sependapat dengan Pandangan MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, pemerintah meyakini kehidupan bernegara akan tertata baik jika diselenggarakan menurut konstitusi. Jokowi berkata pemerintah selalu menghormati putusan MK.

Lihat Juga : ANALISIS Nasib NasDem di Kabinet Jokowi Usai Johnny Plate Tersangka

"Memang tidak selamanya pemerintah sependapat dengan pandangan MK, tetapi pemerintah selalu menerima, menghormati, dan melaksanakan putusan MK," kata Jokowi dalam Sidang Pleno Khusus MK Laporan Tahun 2022 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (24/5).

Jokowi mengatakan MK selama ini telah berjuang menegakkan keadilan konstitusional. Ia yakin MK akan terus melakukan hal tersebut.

Ia mendorong agar MK terus mengawal konstitusi dan demokrasi. Menurutnya, peran MK begitu penting dalam kehidupan demokrasi.

"Saya percaya MK telah dan akan terus bekerja keras untuk menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi. Demi menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Lihat Juga : Survei Kompas: Pemilih Jokowi Dukung Prabowo Naik, ke Ganjar Turun

Sebelumnya, pemerhati hukum tata negara mengkritik langkah pemerintah yang dinilai tak menghormati putusan MK. Salah satunya saat MK menerbitkan putusan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Alih-alih merevisi UU Cipta Kerja sesuai putusan MK, pemerintah justru menerbitrkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengkritik keras langkah Jokowi itu.

"Ini sama saja presiden ingin mengambil jalan pintas supaya keputusan politik pro pengusaha ini cepat keluar, menghindari pembahasan politik dan kegaduhan publik," kata Bivitri saat dihubungi CNNIndonesia.com, 30 Desember 2022.