Sistem Pemilu Proporsional Tertutup & Sederet Ancaman untuk Demokrasi

Dihubungi terpisah, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai sistem proporsional terbuka harus tetap dijadikan landasan dalam Pemilu 2024 lantaran tahapan sudah setengah jalan. Dengan demikian, ia menolak apabila sistem tertutup diterapkan pada Pemilu 2024.

Namun demikian, Siti memiliki pandangan lain bahwa ada perlunya Indonesia kembali menggodok sistem pemilu yang baru pada 2029 misalnya. Sistem itu harus menggabungkan sisi baik dan menghilangkan sisi buruk dari kedua sistem proporsional Pemilu itu.

"Menurut saya dicarikan lah mungkin setengah terbuka, setengah tertutup. Tapi tidak untuk 2024 besok, mungkin periode pemilu selanjutnya," kata Siti.

Siti kemudian membeberkan argumentasinya. Sisi positif sistem proporsional tertutup adalah parpol memiliki marwah lantaran memiliki wewenang besar untuk memutuskan siapa caleg yang akan diusung secara internal.

Dengan opsi kewenangan besar yang dimiliki parpol itu, maka menurutnya harus ada batasan jelas dan transparan. Yakni kaderisasi anggota parpol yang digodok sedari awal dengan harapan kader yang akan diusung nantinya adalah mereka yang berkualitas dan mumpuni dengan kemampuan politik mereka.

Lihat Juga : Anies: Esensi Pilpres Bukan Soal Meneruskan Kebijakan Kemarin

Sebab kerawanan dalam sistem proporsional tertutup adalah para elite parpol melanggengkan dinasti politik dan memilih sosok-sosok yang dekat dengan oligarki sehingga tidak mewakili suara rakyat bawah.

"Jadi bagaimana supaya partai dan ketua umum dihormati, itu penting. Kemudian, bagaimana sistem yang dilakukan bisa memutus mata rantai praktik politik uang. Lalu bagaimana menimbulkan tanggung jawab penuh terhadap kader-kader," kata dia.

Siti melanjutkan, sisi positif sistem proporsional tertutup juga bisa menekan politik uang yang terjadi di masyarakat. Ia menyoroti bagaimana pilihan rakyat tergadaikan dan terbeli selama ini akibat proporsional terbuka.

Di sisi lain, sejumlah sisi positif sistem proporsional terbuka adalah terjadi proses demokrasi yang sesungguhnya. Selain itu, para kader akan berlomba-lomba dan berjibaku sendiri untuk menciptakan program yang akan dijadikan sebagai nilai tawar.

Namun Siti juga menyoroti fenomena banyaknya para public figure yang menjadi caleg menunjukkan bahwa popularitas bisa saja lebih berharga ketimbang kualitas kader parpol. Fenomena itu menurutnya disebabkan sejumlah hal, salah satunya tingkat rata-rata pendidikan pemilih di Indonesia.

Lihat Juga : Golkar: Hanya Megawati yang Belum Komunikasi dengan Airlangga

"Jadi sistem proporsional terbuka itu saya rasa paling cocok ketika masyarakat memiliki nalar politik dan punya argumentasi. Jadi mungkin perlu sistem yang baru misalnya disesuaikan begitu, jadi masyarakat nantinya tidak hanya menjadi tatanan objek," jelas Siti.

Oleh sebab itu, Siti menilai perlu ada evaluasi dari pelaksanaan sistem Pemilu di Indonesia. Perlu ada berbagai kajian untuk menemukan titik terang guna menciptakan Pemilu di Indonesia yang adil.

"Sehingga mungkin jawabannya adalah sistem baru, yang tidak tertutup banget dan terbuka banget. Jadi masih dimungkinkan untuk memberikan porsi yang cukup terhadap otonomi kader, dan tidak diserahkan penuh untuk pimpinan partai untuk menentukan calegnya. Jadi bottom-up, top-down," ujar Siti.