Demo Kantor Gubernur Sumut, Massa Minta Jokowi Tak Cawe-cawe Pilpres

Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Medan, Rabu (31/5) siang.

Massa meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

Massa datang dengan menumpangi mobil angkutan kota serta membawa spanduk berisi tuntutan mereka.

Selain di depan kantor Gubernur Sumut Edy Rahmaydi, massa aksi juga berunjuk rasa itu di depan Kantor DPRD Sumut.

"Kedatangan kami untuk meminta agar Presiden RI Jokowi tidak melakukan cawe cawe dalam pelaksanaan Pilpres 2024," kata Koordinator Aksi Massa Aliansi Sumut untuk Perubahan, Muhammad Roni Alhadi di lokasi.

"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tambahnya, Presiden Jokowi seharusnya dapat bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik," tambahnya.

Mereka menyatakan pergantian presiden merupakan hal yang normatif. Selain itu, sambungnya, pelaksanaan program-program pemerintah Jokowi bagi presiden selanjutnya merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan.

Oleh karena itu, katanya, harusnya tidak perlu menjadikan Jokowi khawatir pelaksanaan pembangunan yang sudah dicanangkan tidak dilanjutkan.

"Kami menyerukan Pemilu 2024 yang damai, jujur dan adil bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan. Kami menolak kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang pemilu 2024 karena akan merusak demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik" ujar Roni.

Tak hanya itu, massa juga meminta agar Pemilu legislatif 2024 dilakukan secara proporsional terbuka. Apabila Pemilu 2024 dilaksanakan secara proporsional tertutup, maka akan menjadi preseden buruk dan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia.

"Kami meminta Gubernur Sumut agar menolak dilakukan pemilu tertutup. Kita tak ingin demokrasi menjadi kemunduran bagi kita. Kami mau Pemilu 2024 digelar secara terbuka, biarkan masyarakat memilih dan jangan ada intimidasi," ujar Roni.

Massa juga menolak adanya politisasi birokrasi dan aparat negara dalam Pemilu 2024. Karena itu massa meminta agar seluruh masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi dan politik identitas dalam Pemilu 2024.

"Kami ingin agar tuntutan kami didengar. Jika tidak, kami akan mobilisasi massa lebih besar lagi. Kalau pemilu 2024 dilakukan secara tertutup kacau negara kita ini," bebernya.