Alasan Denny Puji Megawati Negarawan: Calonkan Ganjar Ketimbang Puan
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memuji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa terkait Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Denny melalui surat terbukanya kepada Megawati yang meminta Presiden RI ke-5 itu memeriksa dan menghentikan siasat penundaan Pemilu 2024.
"Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa," tulis Denny dalam suratnya, Jumat (2/6).
Denny menilai kenegarawanan Megawati itu terlihat kala ia lebih memilih mencalonkan Ganjar Pranowo ketimbang putrinya sendiri, Puan Maharani di Pilpres 2024.
"Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani," kata dia.
Selain itu, menurutnya kenegarawanan Megawati itu juga tergambar kala ia mencalonkan Joko Widodo di Pilpres 2014. Denny menilai kala itu Megawati mengalah dengan mencalonkan Jokowi, padahal kala itu, ia masih bisa maju sebagai capres.
"Di 2014 ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, ibu bisa saja maju sendiri," ujarnya.
Minta setop siasat penundaan Pemilu 2024
Pada surat itu, Denny meminta Megawati turun langsung menghentikan siasat penundaan Pemilu 2024. Salah satu modusnya menurut Denny ialah melalui pergantian sistem pemilu dari terbuka ke tertutup yang kini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu," ucap Denny.
Alasan selanjutnya ialah konflik di Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono vs kubu KSP Moeldoko. Ia menjelaskan konflik yang terjadi di Partai Demokrat itu bukanlah konflik internal, lantaran Moeldoko bukanlah kader partai.
Denny menyebut jika hal tersebut dibiarkan, maka partai lainnya pun juga rentan direbut oleh penguasa.
"Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam," tulisnya.
Lantas ia pun mengungkit konflik internal PDI pada 1996 silam antara kubu Soerjadi vs kubu Megawati yang berujung tragedi berdarah 27 Juli 1996 atau Tragedi Kudatuli.
"Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," tegas dia.
Pada bagian akhir suratnya, Denny pun menagih pernyataan Megawati yang keras menentang tiga periode kepemimpinan Jokowi. Ia menegaskan hal tersebut berbahaya dan menjerumuskan bangsa Indonesia.
"Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak," pungkas Denny.
Menanggapi surat tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan Denny itu berlebihan. Lantas ia pun mengungkit pergantian sistem pemilu pada 2009 silam yang dinilai sebagai upaya Partai Demokrat untuk meningkatkan perolehan suaranya.
Kendati begitu, ia menekankan sikap Megawati sangatlah tegas, pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwalnya, 14 Februari 2024.
"Jadi, ketika surat terbuka itu bicara politik kebenaran ya kami sebagai partai akan memberikan jawaban dengan fakta-fakta dengan data-data dengan hasil research, bukan hasil opini," tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jumat (2/5).