Polisi Ungkap 2 Kasus Senpi Ilegal Gunakan Dana Desa di Papua

Kepolisian menyebut setidaknya ada dua kasus senjata api (senpi) ilegal di Papua dengan sumber dana berasal dari dana desa yang telah terungkap.

Pada kasus pertama bermula dari perampokan yang dilakukan terhadap perangkat desa. Pelaku perampokan ini disebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Korbannya adalah perangkat desa yang baru saja mengambil dana desa dari bank," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Donny Charles Go saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).

Dalam kasus ini, disampaikan Donny, pihaknya menangkap salah seorang pelaku. Berdasarkan pemeriksaan, terungkap dana desa itu digunakan untuk pembelian senpi.

Lihat Juga : Polda Papua Minta Pemerintah Tahan Dana Desa, Khawatir Mengalir ke KKB

"Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa hasil rampokan digunakan untuk membeli senpi," ucap dia.

Kemudian kasus selanjutnya terungkap saat Polri sedang melakukan razia dan menangkap pelaku pembawa senpi serta amunisi.

Berdasarkan pemeriksaan, kata Donny, pelaku mengaku mendapatkan kedua benda itu dengan cara membeli dari tersangka lain yang telah lebih dulu diproses hukum.

"Sedangkan sumber dananya dari beberapa perangkat desa yang menggunakan dana desa," ucap dia.

Kendati demikian, Donny belum menjelaskan secara gamblang terkait berapa total dana desa yang disalahgunakan untuk pembelian senpi maupun amunisi tersebut.

Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penggunaan dana desa di dua daerah yang menjadi wilayah konsentrasi KKB di Papua Barat.

"Dua tahun terakhir ada insiden yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tim lagi menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua kampung di Kabupaten itu," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Polisi Romylus Tamtelahitu di Manokwari, 28 Oktober 2022.

Lihat Juga : Polda Kalsel Jerat Tersangka Kepemilikan Senpi Ilegal Hukuman Mati

Romylus menegaskan dana desa sama sekali tidak dibenarkan jika mengalir ke kelompok kriminal bersenjata. Ia juga menuturkan polisi sudah mengidentifikasi sejumlah daerah yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Namun, tak diketahui berapa banyak total dana desa tahun 2023 sebesar Rp5 triliun (337 juta dolar AS) untuk Papua yang mengalir untuk pembelian senjata.

Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani menyampaikan kepada Reuters dari kasus-kasus senjata ilegal yang ia investigasi, 40 persen di antaranya melibatkan penggunaan dana desa.