PDIP Sentil Ade Armando soal Isu Kontrak Politik Ganjar: Mereka Brutus

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara ihwal kabar kontrak politik yang diteken Ganjar Pranowo dengan PDIP terkait pencalonannya sebagai presiden di Pilpres 2024.

Isu itu kali pertama dilontarkan pegiat media sosial sekaligus politikus PSI, Ade Armando. Satu dari empat perjanjian itu, kata Ade, mengatur soal penyusunan kabinet harus ditentukan PDIP jika Ganjar terpilih sebagai presiden di 2024.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membantah soal kabar kontrak politik tersebut. Dia bilang pihak yang menyebarkan isu soal kontrak politik Ganjar sebagai brutus. Dia seolah-olah mendukung, namun justru menjerumuskan Ganjar dalam pertikaian dengan PDIP.

"Mereka yang beropini kursi kabinet akan ditentukan oleh PDI Perjuangan bila Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah brutus," ucap Said saat dihubungi, Selasa (13/6).

Brutus merujuk pada tokoh senator di zaman Romawi kuno yang mengkhianati rekannya sekaligus penguasa Romawi kala itu, Julius Caesar. Pada 15 Maret 44 SM, Caesar dibunuh dengan cara ditikam oleh sejumlah senator yang dipimpin Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus.

Lihat Juga : Ganjar Respons Isu Kontrak Politik Menteri Strategis Ditentukan PDIP

Said menegaskan pihaknya tak akan diam merespons itu tersebut. Dia menegaskan seluruh kader saat ini solid mendukung pencalonan Ganjar di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Said menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Mereka seolah mendukung namun nyatanya malah merusak suasana.

"Kami telah identifikasi oknum hanya bermain di media sosial lalu seolah olah paling terdepan mendukung Pak Ganjar, tetapi malah merusak suasana," ucap dia.

Ketua Badan Anggaran DPR itu mengaku heran dengan isu kontrak politik di balik pencalonan Ganjar sebagai capres. Menurut dia, Ganjar adalah kader PDIP tulen yang telah bersimpati pada Megawati Soekarnoputri sejak berkuliah di Universitas Gajah Mada (UGM).

Menurut Said, satu-satunya kontrak politik Ganjar dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita partai menyejahterakan rakyat.

"Saya pastikan 1000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan," kata dia.

Lihat Juga : Kaesang Pangarep: Saya Siap untuk Hadir Jadi Depok Pertama

Ganjar sementara itu menegaskan formasi menteri di dalam kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan presiden

"Kabinet, ya, ditentukan oleh Presiden. Wong, prerogatif kok (hak prerogratif kok)," ujar Ganjar singkat usai menyapa calon Pekerjaan Migran Indonesia di Kantor Disnakertrans Jateng, Semarang, Senin (12/6).