Demokrat Lihat Gejala Penegak Hukum Jadi Alat Politik Jelang Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman melihat ada gejala penegak hukum dan 'pembantu' Presiden Joko Widodo menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.

Salah satunya ketika Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko merong-rong Partai Demokrat. Langkah yang dilakukan baru-baru ini adalah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Gejalanya sudah mulai muncul, [contoh] gejala partai Demokrat, ya kan. Ada upaya PK KSP Pak Moeldoko, tidak ada agenda, tidak ada hujan, jelas-jelas tidak ada standing hukum mengajukan PK," kata Benny dalam Podcast 'What the Fact! Politics' CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

Menurutnya, itu patut disorot dan disebut gejala. Pasalnya, Moeldoko adalah pembantu Jokowi.

Gejala kedua adalah apa yang sedang dialami partai NasDem belakangan. Diketahui, NasDem merupakan mitra Demokrat dan PKS dalam koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Apa yang dialami NasDem baru-baru ini adalah ketika Menkominfo Johnny G Plate diusut kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Johnny merupakan Sekjen Partai NasDem.

"Apa yang dihadapi oleh partai NasDem, itu gejala. Tapi saya tidak menyimpulkan atau mengatakan bahwa apa yang dialami NasDem saat ini adalah bentuk cawe-cawe," imbuhnya.

Benny lantas mengingatkan Presiden Jokowi 'haram' ikut campur atau cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Ia tidak mempermasalahkan apabila Jokowi memiliki sosok yang dijagokan. Namun ia mewanti-wanti Jokowi tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk membantu sosok yang didukung.

Apabila kondisi itu terjadi, lanjut Benny, maka akan terjadi persaingan tidak sehat dalam demokrasi.

"Saya belum melihat itu ya, saya belum melihat apakah ada cawe-cawe begitu, tapi mungkin bukan Presiden. Tetapi kalau Presiden diam saja apabila ada anak buahnya, pembantu-pembantunya, para menterinya, aparat penegak hukum ikut cawe-cawe, itu sangat berbahaya," ujar Benny.