Proporsional Terbuka PDIP Tetap Kuat, tapi Tak Leluasa Kontrol Kader
CNN Indonesia
Jumat, 16 Jun 2023 09:34 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Perolehan suara PDIP terancam tak naik signifikan di Pemilu 2024 setelah MK menolak gugatan sistem proporsional tertutup. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu agar sistem pemungutan suara berubah proporsional tertutup.
Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.
PDIP menjadi satu-satunya partai politik di DPR yang menghendaki sistem proporsional tertutup. Sementara delapan parpol parlemen lainnya tetap ingin memakai proporsional terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masyarakat nantinya tetap bisa mencoblos gambar calon legislatif di surat suara seperti yang sudah berlangsung sejak Pemilu 2004 silam.
Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memprediksi PDIP berpotensi gagal meraih peningkatan suara yang signifikan pada Pemilu 2024. Namun, bukan berarti perolehan kursi PDIP di DPR turun.
Pada Pemilu 2019 lalu, partai banteng mendapat 27.503.961 suara dengan 128 kursi DPR.
Menurut Karyono, jika gugatan sistem proporsional tertutup dikabulkan dan berlaku di Pemilu 2024, PDIP bisa meraih 25 sampai 30 persen suara.
"Memang PDIP asumsi saya lebih diuntungkan jika proporsional tertutup, prediksi saya angkanya bisa minimal 25 persen. Namun bukan berarti PDIP akan kalah kalau proporsional terbuka, kan sudah teruji Pemilu 2014 dan 2019 tetap menang," kata Karyono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).
Karyono menilai sistem pemilu sistem proporsional tertutup memang menjadi keuntungan utama PDIP di Pemilu 2024. Sebab sistem coblos lambang parpol bakal memenangkan partai yang memiliki identitas kuat dan kader militan seperti PDIP.
Sementara dengan proporsional terbuka, PDIP harus lebih ekstra 'melawan' kader-kader parpol lain yang memiliki elektabilitas dan tingkat popularitas tinggi di masyarakat.
"Sehingga perbedaannya, kalau sistem tertutup, PDIP kenaikannya signifikan, melonjak, drastis, tajam naiknya. Tapi kalau sistem proporsional terbuka, karena terjadi persaingan antarpartai, ya tetap ada peluang untuk naik suaranya. Tapi PDIP tidak sesignifikan kalau proporsional tertutup," ujarnya.
Karyono menyebut PDIP memiliki infrastruktur partai dari pusat hingga daerah yang berjalan baik. Infrastruktur ini di antaranya didukung oleh sistem kaderisasi dan disiplin partai yang mumpuni.
Selain itu, PDIP juga memiliki loyal voters lantaran sistem kepartaian yang mereka jalankan selama ini.
Faktor ketokohan, menurutnya, juga masih sangat berpengaruh. PDIP, kata Karyono, memiliki sosok Proklamator Sukarno yang bakal terus menjadi simbol partai nasionalis.
Baca analisis lanjutan di halaman berikutnya...
Terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai sistem proporsional tertutup atau terbuka sejatinya tidak terlalu berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan suara PDIP.
Menurutnya, kerugian yang akan dialami PDIP lebih kepada partai tidak bisa banyak mengintervensi alias gagal memiliki kontrol penuh terhadap para anggota legislatifnya.
"Kalau saya melihat tidak rugi terkait suara ya. Kalaupun ada kerugiannya adalah mereka merasa tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh terhadap kadernya yang senior untuk berpeluang masuk ke Senayan," kata Jamiluddin.
Jamaluddin menyebut banyak kader PDIP senior dan loyal terhadap partai namun harus terpental dari kursi Senayan lantaran kalah bersaing dengan nama-nama baru dengan tingkat popularitas yang tinggi di masyarakat.
Sementara, kata Jamaluddin, PDIP menghendaki caleg dari hasil kaderisasi yang mumpuni ataupun yang dipercaya, lantaran PDIP berkali-kali juga menyerukan istilah petugas partai. Dengan proporsional tertutup, PDIP mutlak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja kadernya yang akan duduk di kursi parlemen.
"Selama ini yang terjadi adalah banyak kader PDIP yang senior dan menurut mereka punya kompetensi, tapi tidak menghasilkan suara yang signifikan ketika mencalonkan diri sebagai caleg," ujarnya.
Di sisi lain, Jamiluddin juga menilai kemenangan PDIP dalam dua kali periode Pemilu sebenarnya tak hanya bergantung pada kebesaran partai. Ia mengingatkan bahwa PDIP mampu memenangkan suara usai mendapuk Joko Widodo sebagai Capres pada Pemilu 2014 dan 2019.
Dengan demikian, Jamiluddin menilai apabila ingin hattrick atau menang tiga kali berturut pada Pemilu 2024, PDIP harus tetap berupaya menjaga marwah partai sekaligus menjaga agar kader-kadernya tetap memiliki tingkat kedisukaan yang tinggi di tengah masyarakat.
"Saya melihat ada peluang PDIP itu suaranya akan berkurang, itu akan seiring dengan berkurangnya pamor Jokowi. Nah kita lihat, apakah pamor Jokowi sampai 2024 menurun atau tetap atau justru meningkat. Kalau dia menurun, saya melihat peluang suara PDIP mungkin akan turun juga," ujarnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu agar sistem pemungutan suara berubah proporsional tertutup.
Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.
PDIP menjadi satu-satunya partai politik di DPR yang menghendaki sistem proporsional tertutup. Sementara delapan parpol parlemen lainnya tetap ingin memakai proporsional terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masyarakat nantinya tetap bisa mencoblos gambar calon legislatif di surat suara seperti yang sudah berlangsung sejak Pemilu 2004 silam.
Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memprediksi PDIP berpotensi gagal meraih peningkatan suara yang signifikan pada Pemilu 2024. Namun, bukan berarti perolehan kursi PDIP di DPR turun.
Pada Pemilu 2019 lalu, partai banteng mendapat 27.503.961 suara dengan 128 kursi DPR.
Menurut Karyono, jika gugatan sistem proporsional tertutup dikabulkan dan berlaku di Pemilu 2024, PDIP bisa meraih 25 sampai 30 persen suara.
"Memang PDIP asumsi saya lebih diuntungkan jika proporsional tertutup, prediksi saya angkanya bisa minimal 25 persen. Namun bukan berarti PDIP akan kalah kalau proporsional terbuka, kan sudah teruji Pemilu 2014 dan 2019 tetap menang," kata Karyono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).
Karyono menilai sistem pemilu sistem proporsional tertutup memang menjadi keuntungan utama PDIP di Pemilu 2024. Sebab sistem coblos lambang parpol bakal memenangkan partai yang memiliki identitas kuat dan kader militan seperti PDIP.
Sementara dengan proporsional terbuka, PDIP harus lebih ekstra 'melawan' kader-kader parpol lain yang memiliki elektabilitas dan tingkat popularitas tinggi di masyarakat.
"Sehingga perbedaannya, kalau sistem tertutup, PDIP kenaikannya signifikan, melonjak, drastis, tajam naiknya. Tapi kalau sistem proporsional terbuka, karena terjadi persaingan antarpartai, ya tetap ada peluang untuk naik suaranya. Tapi PDIP tidak sesignifikan kalau proporsional tertutup," ujarnya.
Karyono menyebut PDIP memiliki infrastruktur partai dari pusat hingga daerah yang berjalan baik. Infrastruktur ini di antaranya didukung oleh sistem kaderisasi dan disiplin partai yang mumpuni.
Selain itu, PDIP juga memiliki loyal voters lantaran sistem kepartaian yang mereka jalankan selama ini.
Faktor ketokohan, menurutnya, juga masih sangat berpengaruh. PDIP, kata Karyono, memiliki sosok Proklamator Sukarno yang bakal terus menjadi simbol partai nasionalis.
Baca analisis lanjutan di halaman berikutnya...
Rugi PDIP Tak Bisa Kontrol Kader
PDIP juga dinilai mengalami kerugian karena tak bisa mengontrol penuh kadernya yang menjadi anggota dewan. (Arsip PDIP)
Terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai sistem proporsional tertutup atau terbuka sejatinya tidak terlalu berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan suara PDIP.
Menurutnya, kerugian yang akan dialami PDIP lebih kepada partai tidak bisa banyak mengintervensi alias gagal memiliki kontrol penuh terhadap para anggota legislatifnya.
"Kalau saya melihat tidak rugi terkait suara ya. Kalaupun ada kerugiannya adalah mereka merasa tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh terhadap kadernya yang senior untuk berpeluang masuk ke Senayan," kata Jamiluddin.
Jamaluddin menyebut banyak kader PDIP senior dan loyal terhadap partai namun harus terpental dari kursi Senayan lantaran kalah bersaing dengan nama-nama baru dengan tingkat popularitas yang tinggi di masyarakat.
Sementara, kata Jamaluddin, PDIP menghendaki caleg dari hasil kaderisasi yang mumpuni ataupun yang dipercaya, lantaran PDIP berkali-kali juga menyerukan istilah petugas partai. Dengan proporsional tertutup, PDIP mutlak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja kadernya yang akan duduk di kursi parlemen.
"Selama ini yang terjadi adalah banyak kader PDIP yang senior dan menurut mereka punya kompetensi, tapi tidak menghasilkan suara yang signifikan ketika mencalonkan diri sebagai caleg," ujarnya.
Di sisi lain, Jamiluddin juga menilai kemenangan PDIP dalam dua kali periode Pemilu sebenarnya tak hanya bergantung pada kebesaran partai. Ia mengingatkan bahwa PDIP mampu memenangkan suara usai mendapuk Joko Widodo sebagai Capres pada Pemilu 2014 dan 2019.
Dengan demikian, Jamiluddin menilai apabila ingin hattrick atau menang tiga kali berturut pada Pemilu 2024, PDIP harus tetap berupaya menjaga marwah partai sekaligus menjaga agar kader-kadernya tetap memiliki tingkat kedisukaan yang tinggi di tengah masyarakat.
"Saya melihat ada peluang PDIP itu suaranya akan berkurang, itu akan seiring dengan berkurangnya pamor Jokowi. Nah kita lihat, apakah pamor Jokowi sampai 2024 menurun atau tetap atau justru meningkat. Kalau dia menurun, saya melihat peluang suara PDIP mungkin akan turun juga," ujarnya.
