Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk menyelesaikan pelbagai polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Hal ini disampaikan Ikhsan usai menggelar rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta terkait polemik Pesantren Al-Zaytun, Rabu (21/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya, tim itu adalah untuk menyelesaikan kasus yang sangat mengganggu keharmonisan, ketentraman, kedamaian yang saat-saat ini," kata Ikhsan.
Meski demikian, Ikhsan tak merinci siapa saja nanti anggota yang tergabung dalam tim tersebut. Ia hanya menjelaskan MUI dan kementerian terkait akan masuk dalam tim ini.
Staf Khusus Wakil Presiden ini juga mengatakan rencana pembentukan tim ini akan dilaporkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri terkait.
"Dan tentu agar Al-Zaytun terbuka untuk akses terhadap masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Ikhsan mengatakan MUI telah merekomendasikan kepada pemerintah supaya pimpinan Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang ditindak oleh aparat penegak hukum lantaran ada kaitan dengan tindakan pidana yang dilakukannya.
Kemudian, ia mengatakan pendidikan di Al-Zaytun akan dilakukan pembinaan dari hal yang sifatnya diduga menyimpang.
"Karena Al-Zaytun ini kan sudah terindikasi menyimpang. Artinya bukan menyimpang pesantrennya, tetapi adalah para pengurus yayasannya terutama Panji Gumilang ini," kata dia.
Pesantren Al-Zaytun belakangan ini menjadi sorotan publik karena dugaan ajaran menyimpang. Sempat viral salat Ied campur antara perempuan dan laki-laki pada April 2023.
Selain itu, Al-Zaytun juga disorot lantaran pimpinannya Panji Gumilang menyanyikan lagu 'Havenu shalom alachem' yang viral di media sosial.
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat (Jabar) bahkan telah mengharamkan orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di Pondok Pesantren Al-Zaytun.
(rzr/fra)