549 Warga DKI Adukan Masalah PPDB di Posko Jakpus

Posko Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta Wilayah I Jakarta Pusat telah menerima 549 aduan dari warga terkait sistem PPDB di Ibu Kota.

Petugas Posko Layanan PPDB DKI Jakarta Wilayah I Jakpus Redy Ferianto mengatakan jumlah aduan itu hasil rekapitulasi sejak 15 Mei hingga 21 Juni 2023. Redy menyebut aduan tersebut bukan hanya berasal dari warga di Jakarta Pusat, melainkan juga dari wilayah lain.

Lihat Juga : Sengkarut PPBD DKI 2023: Orang Tua Bingung, Anak Stres

"Kalau yang datang [mengadu] itu kita jumlahin berarti 549 yang datang sejak tanggal 15 Mei," kata Redy saat ditemui oleh CNNIndonesia.com di kawasan Jakpus, Rabu (21/6).

Redy menyebut mayoritas warga mengeluhkan hal yang bersifat teknis. Beberapa keluhan masalah yang diterimanya mulai dari lupa password hingga ketidaktahuan mekanisme pra pendaftaran.

"Kendalanya kebanyakan teknis, seperti lupa password, kesulitan unggahan dokumen. Sama pra pendaftaran bagi siswa luar DKI atau siswa lulusan 2021/2022. Itu harus melalui pra pendaftaran," ujarnya.

Redy juga mengakui sejumlah orang tua mengeluhkan anaknya tidak diterima dari sekolah meski mempunyai nilai akademis yang bagus di rapor anak mereka.

Lihat Juga : Warga Kolong Tol Angke: Hidup Menunduk dalam Kemiskinan Dekat Istana

Redy pun menjelaskan alasan mereka terpental karena tergeser oleh calon peserta didik yang mempunyai nilai lebih besar.

"Iya gitu [ada nilai yang lebih tinggi], kita jelaskan seleksinya untuk jalur akademik, jika nilainya sama nanti prosesnya seperti ini, nah seleksi berikutnya pakai kriteria apa, sampai terakhir itu waktu mendaftarnya jadi yang terakhir," ucapnya.

"Karena untuk nilai akhir itu mempertimbangkan nilai rapor rata-rata berapa, trus dari situ peringkat di sekolahnya berapa, karena untuk dapat nilai rapor dengan nilai sekian itu standardisasi tiap sekolah kan berbeda," lanjutnya.

Selain masalah nilai, Redy juga menjelaskan banyak calon peserta didik yang terpental dari sekolah yang didaftarkannya karena alasan zonasi.

Redy membeberkan jalur zonasi dihitung berdasarkan kedekatan RT dengan sekolah, bukan berdasarkan pengukuran garis lurus.

"Jadi prioritas pertama itu RT yang bersinggungan langsung dengan sekolah atau RT tempat sekolah itu berada. Prioritas kedua adalah di luar prioritas satu berdasarkan rapat dengan ketua RT/RW," katanya.

Lihat Juga : Ahok di HUT DKI: Berharap Tak Ada Warga Tinggal di Tempat Tak Layak

Terdapat empat jalur dalam PPDB kali ini. Pertama, jalur prestasi baik akademik maupun non akademik yang dimulai hari ini untung jenjang SMP, SMA, dan SMK.

Kedua, jalur afirmasi yang menyasar calon peserta didik disabilitas, anak-anak panti asuhan, hingga calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu atau yang tercantum dalam DTKS.

Ketiga, jalur zonasi dengan jangkauan peserta didik terdekat dengan lokasi sekolah tujuan. Keempat, jalur pindah orang tua. Artinya, Disdik DKI Jakarta memberikan kesempatan bagi para peserta didik yang orang tuanya pindah dari luar kota ke Jakarta untuk bisa mengikuti PPDB Jakarta.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bekerja sama dengan SMA/SMK swasta untuk menyiapkan 6.909 kursi bagi mereka yang gagal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2023/2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyebut terdapat 2.764 kursi untuk jenjang SMA dan 4.145 kursi untuk jenjang SMK.

"Tadi kita sudah 6.909 kursi sudah kita siapkan, sementara baru jenjang SMA dan SMK," kata Syaefuloh di Kantor Disdik DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (12/6).