Policy Fest 2023 dan Inisiatif Pemprov DKI Tangani Masalah Perkotaan

Pemprov DKI | CNN Indonesia
Jumat, 23 Jun 2023 13:06 WIB
Pemprov DKI Jakarta menggelar Policy Fest 2023 yang mengundang berbagai pihak untuk berdiskusi mengenai berbagai isu perkotaan.
Pemprov DKI Jakarta menggelar Policy Fest 2023 yang mengundang berbagai pihak untuk berdiskusi mengenai berbagai isu perkotaan. (Foto: Arsip Pemprov DKI Jakarta).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Policy Fest 2023, acara diskusi yang membahas berbagai isu perkotaan, mulai dari krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial. Policy Fest 2023 yang mengangkat tema "Think Intergenerational: Bridging the Solutions of Today and Tomorrow" ini digelar di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6) lalu.

Acara ini diadakan melalui sinergi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dengan platform Think Policy, sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-496.

"Adanya program kegiatan seperti Policy Fest 2023 sendiri sangat bermanfaat, tidak hanya untuk pemangku kebijakan, namun juga bagi masyarakat sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah," ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati dalam sambutannya saat pembukaan Policy Fest 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sri secara khusus mengapresiasi Think Policy yang sudah bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Policy Fest 2023.

"Beberapa isu-isu yang diangkat dalam Policy Fest 2023 seperti krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial juga memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk membantu memberikan solusi isu perkotaan," tambah Sri.

Sri menjelaskan, Pemprov DKI sendiri telah melakukan beberapa inisiatif guna menanggulangi permasalahan perkotaan. Mulai dari pengendalian emisi untuk mengatasi krisis iklim yang berkelanjutan melalui sosialisasi penataan hukum, pengenaan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan penerapan disinsentif parkir.

Untuk bidang ekonomi digital, Pemprov DKI Jakarta telah memperkenalkan Jakarta Open Data di tahun 2020, di mana data dari berbagai Perangkat Daerah di bawah Pemprov DKI Jakarta terbuka secara gratis untuk publik.

"Ini tentunya dapat dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat untuk mengetahui peluang, risiko, dan perkembangan masing-masing kegiatan, khususnya bidang ekonomi digital," ucap Sri.

"Kemudian untuk mewujudkan inklusi sosial di masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan program tahunan, seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga pembangunan taman ramah disabilitas di berbagai taman kota," tambah Sri.

Sri sendiri berharap, Policy Fest 2023 dapat membuka peluang untuk Pemprov DKI melakukan sinergi dengan pihak-pihak eksternal guna menciptakan situasi atau lingkungan yang positif di Kota Jakarta.

Adapun acara Policy Fest 2023 dihadiri sejumlah kalangan. Mulai dari pemangku kebijakan, gerakan masyarakat sipil, akademisi dan peneliti, pelaku industri, hingga profesional muda dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

(osc/osc)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER