Jakarta, CNN Indonesia --
Menko Polhukam Mahfud MD memberi peringatan keras kepada pihak yang membekingi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sementara itu, pada Rabu (5/7), Mabes TNI memastikan akan menindak anggota yang terlibat TPPO, dan memberi penghargaan bagi prajurit yang membantu penggagalan perdagangan orang tersebut.
"Oknum di institusi pemerintahan kalau sudah bicara beking, entah itu kantor Pemda, entah itu camat, entah TNI, entah Polri, entah imigrasi, akan sampai pada gilirannya untuk juga ditindak," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan hakim konstitusi itu menegaskan ke depan, Satgas TPPO akan terus menggencarkan gerakannya.
Ia menyebut pencapaian terkini Satgas sudah cukup produktif. Dalam rentang waktu 5 Juni - 3 Juli 2023, mereka telanh menersangkakan 698 orang dan menyelamatkan 1.943 korban.
Mahfud juga menekankan perilaku membekingi sindikat TPPO itu sama saja melawan hukum. Ia pun menyinggung, TPPO ini menyangkut masalah kemanusiaan.
"Sekarang kita lebih utamakan selamatkan korban dan siapa agen, siapa pengirimnya. Nanti akan melangkah ke situ. Oleh sebab itu, jangan main-main ini masalah kemanusiaan," tegasnya.
Bersamaan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menyebut oknum TNI dan Polri terlibat membekingi TPPO.
Ia menyatakan bisnis tersebut tak tersentuh selama ini lantaran dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan.
"Ini era keterbukaan, saya katakan ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat," kata Benny.
Selain TNI dan Polri, Benny juga mengungkap oknum pemerintahan lainnya, tak terkecuali di lembaganya juga turut terlibat membekingi.
Ia pun mengaku terdapat seorang anggota BP2MI yang diduga terlibat dan kini sudah dilakukan pemecatan terhadapnya.
"Oknum kementerian/lembaga terlibat, Pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair mengatakan ini," ujar Benny.
Respons Mabes TNI atas pernyataan BP2MI soal beking
Sementara itu, Mabes TNI memastikan akan memberikan sanksi atau hukuman terhadap anggotanya yang terbukti terlibat dalam TPPO.
Julius mengatakan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono konsisten terhadap reward dan punishment terhadap seluruh prajurit.
"Reward akan diberikan kepada prajurit yang berprestasi dan punishment bagi prajurit yang secara sah terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono saat dihubungi, Rabu (5/7).
Selain itu, Julius meminta semua pihak pemangku kepentingan termasuk BP2MI memberi informasi soal oknum anggota yang membekingi kasus TPPO.
Julius menegaskan selama ini TNI justru terlibat dalam penggagalan pengiriman TKI ilegal. Ia menyebut jika memang ada informasi soal keterlibatan anggota dalam TPPO, sebaiknya bersurat ke Panglima TNI, bukan membuka di media.
"Bukankah TNI berhasil menggagalkan banyak penyelundupan TKI? Jika ada informasi lain sebaiknya langsung bersurat ke Panglima TNI, nama oknum dan lokasi dimana," kata Julius.
"Tidak harus sebar informasi ke media seperti tahun lalu, namun saat dikonfirmasi tidak mau ditemui," imbuhnya.
Baca halaman selanjutnya...
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap 26,5 persen dari 1.943 yang berhasil diselamatkan sejauh ini merupakan pekerja seks komersial.
Adapun 1.943 korban merupakan angka yang berhasil diselamatkan oleh Satgas TPPO dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, 5 Juni hingga 3 Juli 2023.
Selain PSK, Mahfud menyebut korban didominasi pekerja migran Indonesia dengan angka 65,5 persen, kemudian eksploitasi anak sekitar 6,6 persen, dan 1,4 persen bekerja sebagai anak buah kapal (ABK).
"Kemudian siapa mereka ini, pekerja migran Indonesia ada 65,5 persen, pekerja seks komersial 26,5 persen, kemudian 6,6 persen adalah eksploitasi anak, 1,4 persen kerja sebagai ABK," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/7).
Selain daripada kasus tersebut, kini Satgas TPPO juga terus mengejar kasus perdagangan organ tubuh manusia.
Ia mengungkap kini 14 warga negara Indonesia tertahan di Rumah Sakit (RS) di luar negeri. Mereka diduga menjadi korban TPPO jual beli ginjal.
Mahfud menyebut para korban itu tertipu. Awalnya mereka dijanjikan untuk bekerja di restoran, namun kenyataannya justru diminta untuk menjual ginjal.
"Saya dapat info dari Polri, 14 orang masih tertahan di RS dengan jual ginjal, waktu berangkat bilang mau kerja di restoran, sampai sana kontrak jual ginjal," tegas Mahfud.
Mahfud menyatakan, selain menyelamatkan 1.943 korban, Satgas TPPO juga menersangkakan 698 orang terkait TPPO tersebut.
Mahfud mengklaim angka yang berhasil diselamatkan tak pernah sebanyak ini sebelumnya. Kendati begitu, menurutnya masih banyak korban lain yang masih belum diselamatkan
"Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan. Tapi, ini tidak pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.
Fenomena gunung es
Di tempat dan waktu yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut kasus PPO bak fenomena gunung es.
Ia menyebut pada 2022 lalu, tercatat pengaduan terkait korban pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai 4.800 kasus. Namun, yang tercatat sebagai korban TPPO hanya 173 orang.
Muhadjir lantas membandingkannya dengan data 5 Juni - 3 Juli 2023, di mana Satgas TPPO menyelamatkan 1.943 korban dan menersangkakan 698 orang.
"Dari 4.800 sekian itu, yang korban TPPO hanya 173 orang atau hanya 3,7 persen dari kasus. Ini artinya apa? artinya kasus perdagangan orang ini fenomena gunung es yang sekarang terbukti dalam satu bulan ada sekian ribu," kata Muhadjir di Kantor Kemenko Polhukam.
Muhadjir menyebut pencapaian itu tak terlepas dari evaluasi Satgas TPPO belakangan.
Ia menuturkan, sebelumnya ketua pelaksana gugus tugas itu merupakan Menteri PPPA dan kini dialihkan ke Kapolri. Dengan begitu, Satgas bisa lebih fokus ke aspek penegakan hukum dan pidananya.
"Dengan dialihkannya dari KemenPPPA ke Mabes Polri saya harap jadi lebih serius, lebih targeted, dan kita harap perang lawan TPPO bisa dilaksanakan dengan baik," tegas Muhadjir.
Bersamaan, Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyebut bisnis TPPO selama ini tak tersentuh lantaran dibekingi oleh oknum memiliki atributif kekuasaan.
Ia menyebut mulai dari oknum TNI, Polri, Pemda, hingga oknum di lembaganya diduga turut terlibat melindungi sindikat TPPO itu.
"Ini era keterbukaan, saya katakan ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat, oknum kementerian/lembaga terlibat, Pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair mengatakan ini," kata Benny.