AHY: Ada Tendensi Konsentrasi Kekuasaan Berpusat ke Presiden

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus tanda-tanda pergeseran perimbangan kekuasaan antar lembaga negara mulai terganggu.

Ia menyebut ada tendensi konsentrasi kekuasaan kembali di tangan presiden. Hal ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan kesetaraan antar lembaga yang dijaga dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Lihat Juga : AHY Singgung Bisnis Pejabat: Namanya Jeruk Makan Jeruk

"Saat ini, ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara ini mulai terganggu. Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, meski tidak sedalam di era otoritarian dulu," ujar AHY dalam pidato politiknya, Jumat (14/7).

AHY pun mengingatkan pelajaran dari masa lalu bahwa kekuasaan tetap mesti dikontrol oleh kekuasaan yang lain. Supaya tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian.

"Untuk itu, Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara, sesuai prinsip check and balances dalam sistem presidensial," kata AHY.

Pidato AHY juga menyoroti hal lain seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, penegakan hukum yang tebang pilih, subsidi untuk petani hingga nelayan, serta soal perubahan iklim. 

Soal utang, dia mengaku cemas dengan meroketnya jumlah utang pemerintah dan BUMN. 

"Partai Demokrat dan kita semua, mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran," kata dia.

Menurut AHY utang pemerintah dan BUMN yang terlalu besar harus dihentikan. Dia khawatir jika terus berlanjut bisa berdampak pada keruntuhan ekonomi nasional. 

Lihat Juga : Jokowi Soroti Utang Jet Tempur Korea Selatan KFX, Cek ke Sri Mulyani

"Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat, karena jebakan utang. Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang," kata dia.

"Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan," imbuhnya.