Kemendikbud soal Kisruh PPDB: Baru 7 Tahun Diterapkan, Butuh Waktu

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) buka suara ihwal sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap bermasalah.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang mengakui banyaknya permasalahan dalam sistem seleksi tersebut, termasuk kecurangan.

Namun demikian, Chatarina menjelaskan sistem PPDB itu dibuat sebagai solusi dari sistem sebelumnya yang juga dianggap bermasalah, yakni sistem rayon.

Menurut Chatarina, butuh waktu agar sistem tersebut bisa berjalan baik. Apalagi, kata dia, sistem tersebut baru diterapkan 7 tujuh tahun.

"Ini baru jalan 7 tahun, sementara yang ingin kita bandingkan sistem PPDB rayon yang sudah 50 tahun lebih. Kita butuh waktu apalagi dalam penerapannya banyak kecurangan," kata Chatarina saat diwawancarai CNNIndonesia TV, Kamis (20/7).

Chatarina pun mengklaim permasalahan yang muncul saat ini adalah dampak dari sistem rayon yang telah diterapkan puluhan tahun. Beberapa permasalahan itu yakni kualitas dan pemerataan pendidikan.

Chatarina menyampaikan sistem PPDB saat ini diharapkan bisa membuat pendidikan menjadi merata.

"Kita harus mengakui dan jujur bahwa kualitas sekolah negeri yang tidak merata saat ini diakibatkan PPDB puluhan tahun dengan sistem zonasi rayon sekolah, sehingga kita kekurangan sekolah negeri. itu akibat kebijakan PPDB jalur rayon," ujarnya.

Meski PPDB saat ini dianggap bermasalah, Chatarina mengatakan Indonesia tak bisa kembali menerapkan sistem sebelumnya.

Selain karena banyak masalah juga, Chatarina menyebut sistem rayon menggunkan nilai Ujian Nasional (UN). Sementara, UN sudah ditiadakan.

"Malau kita kembali ke sistem itu tidak mungkin karena kita sudah tidak ada UN," ucapnya.

Persilakan tambah unit sekolah negeri

Chatarina mengungkapkan langkah yang bisa diambil saat ini bukanlah kembali ke sistem lama, melainkan memperbaiki sistem seleksi saat ini.

"Sulit skali kita mengejar waktu cepat [memperbaiki PPDB] kalau tidak ada kesadaran dari sekolah, siapapun yang coba jadi oknum tapi kalau benteng terakhir, integritas guru pemda, termasuk oknum oknum disdiknya tidak ada saya yakin ini tidak akan kebobolan kecuangan ini," jelasnya.

Terkait daya tampung misalnya, Chatarina menyebut Disdik bisa bekerja sama dengan swasta. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Disdik DKI.

Siswa yang tidak tertampung bisa mendaftar di sekolah swasta yang bekerja sama. Biayanya ditanggung pemerintah.

Selain itu, Chatarina juga menyebut Kemendikbud mempersilakan Pemda untuk menambah unit sekolah negeri baru.

"Kemdikbud dari awal sudah memberikan sejak awal bantuan dengan pembangunannya. Tanahnya silakan disediakan oleh pemda. Tapi harus diperhitungkan sekolah swasta yang ada," tuturnya.

Hingga saat ini, sengkarut PPDB masih dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, mulai dari orang tua siswa hingga aktivis pendidikan. Sistem tersebut dianggap bermasalah dan dianggap tidak adil.

Sejumlah kecurangan juga banyak terjadi dalam proses PPDB. Beberapa di antaranya, pemalsuan domisili hingga numpang KK dengan keluarga yang jaraknya dengan sekolah incaran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui permasalahan lapangan terkait PPDB 2023 ada di semua daerah. Dia meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ia ingin berbagai persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik.

"Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan," kata Jokowi di Kota Bengkulu, Kamis.