Prahara Golkar Goyang Airlangga, Apa Istana Terlibat?

Terpisah, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai munculnya isu munaslub Golkar karena sikap gamang Airlangga.

Bawono menyebut Airlangga tidak memiliki elektabilitas yang mumpuni untuk menjadi capres. Sementara langkah hendak merapat ke sejumlah bakal calon presiden tidak disambut positif.

"Mau merapat ke capres lain sepertinya jalannya tidak terbuka, para capres seperti enggan berpasangan dengan Airlangga," kata Bawono.

Ia menyatakan sejak era reformasi, Golkar memang belum pernah melahirkan tokoh yang punya daya saing elektoral sebagai capres. Kondisi itu, menurutnya, membuat Golkar seperti kehilangan marwah padahal pernah berkuasa 32 tahun.

"Jadi yang dipandang tokoh-tokoh senior itu, partai ini harus dikembalikan marwahnya, jadi partai ini harus berkuasa dan punya tokoh yang menjual secara elektoral," katanya.

Lihat Juga : Golkar Respons Bahlil Siap Jadi Ketum: Tak Ada Munaslub

Bawono berpendapat variabel utama yang memengaruhi dinamika di internal Golkar adalah dukungan politik dari Istana. Menurutnya, hal itu terjadi di zaman pemerintahan SBY hingga Jokowi saat ini.

"Jadi ada variabel utama yang menentukan, atau yang memiliki pengaruh terhadap dinamika politik di internal partai Golkar. Yaitu variabel dari istana, dukungan politik dari istana. Itu terjadi bukan hanya di pemerintahan Pak Jokowi, di pemerintahan Pak SBY juga gitu," katanya.

Ia mencontohkan dinamika di Golkar pada 2004, di Pilpres putaran pertama, Golkar mendukung pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid. Sementara di putaran kedua, mendukung Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi.

Saat itu, pemilu dimenangkan oleh pasangan SBY dan Jusuf Kalla. Golkar belakangan bergabung ke pemerintahan dan berganti Ketua Umum.

"Atas dukungan politik Istana, terjadi dinamika di Golkar, JK kemudian jadi ketum, Akbar Tandjung kalah dalam Munas. Begitu juga 2009, Aburizal Bakrie membawa Golkar tetap dalam pemerintahan kedua SBY, lagi-lagi atas dukungan istana. Begitu juga di 2014 Jokowi dan 2019 sekarang," kata dia.

Oleh karenanya, ia berpendapat, pernyataan kesiapan jadi ketum Golkar oleh Luhut hingga Bahlil tidak akan keluar ke publik jika tidak ada sinyal dukungan dari Istana.

"Jadi ada variabel dukungan istana, siapapun presidennya, itu akan menentukan dinamika elektoral di Partai Golkar... kalau misalnya nama yang beredar saat ini apakah Luhut, Bahlil atau Bamsoet, menurut saya mereka tidak akan mungkin berani mengucapkan kesiapan itu, jika tidak ada sinyal dukungan dari istana," kata Bawono.

Lihat Juga : Jokowi soal Pemeriksaan Airlangga di Kejagung: Hormati Proses Hukum

Agung berpendapat susah untuk tidak mengaitkan dinamika yang terjadi di internal Golkar ini dengan campur tangan dari Istana.

Soal isu keterlibatan istana ini sebenarnya sudah dibantah Bahlil. Ia menyatakan Presiden Jokowi tidak ikut campur atas kisruh di pucuk partai beringin. 

"Pak Jokowi enggak mau cawe-cawe lah. Untuk urusan Golkar, beliau enggak," ujar Bahlil saat menemui pemimpin media massa, Sabtu (22/7) .

"Kalau urusan presiden, dia cawe-cawe untuk kebaikan negara. (Urusan Partai Golkar) enggak," tuturnya

Namun dia juga tak bisa memastikan apakah Jokowi pernah memberi arahan tak resmi agar Airlangga dicopot dari jabatannya dan diganti kader Partai Golkar lainnya.

"Saya enggak tahu ya," kata dia menjawab pertanyaan.

Agung sendiri menilai pernyataan Bahlil tersebut hanya menampakkan bagian depan dari situasi politik yang terjadi saat ini di tubuh Golkar. 

"Kalau di panggung depan pasti tidak ada jawaban Bahlil, tapi di belakang. Politik itu di belakang panggung, di belakang layar, kita kadang enggak tahu, ini kan ruang remang-remang," katanya.

Sejak isu ini mencuat, Airlangga telah buka suara. Ia menegaskan pergantian ketua umum hanya dilakukan melalui musyawarah nasional. Menurutnya tak akan ada munaslub Golkar seperti yang digaungkan sejumlah politisi senior.

"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub). Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar, ke 2024," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).