Rendah Elektabilitas Susi Pudjiastuti di Tengah Bursa Cawapres Anies
Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Susi Pudjiastuti tak sampai 1 persen. Nama Susi menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan posisi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan.
Indikator Politik Indonesia merekam dukungan untuk Susi pada survei bulan Juni 2023. Susi masuk dalam simulasi 22 nama calon wakil presiden semi terbuka.
Dia memiliki elektabilitas 0,8 persen dan duduk di posisi ke-12. Erick Thohir memuncaki daftar itu dengan 18,5 persen.
Pada simulasi 17 nama cawapres, Susi memiliki elektabilitas 1 persen. Ia hanya duduk di posisi kesembilan.
Pada survei itu, Susi juga masuk daftar capres dalam simulasi 34 nama. Susi punya elektabilitas 0,2 persen sebagai calon presiden. Ia ada di urutan ke-14.
Survei itu digelar 20-24 Juni 2023 dengan melibatkan 1.220 orang responden. Toleransi kesalahan survei itu +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merekam dukungan terhadap Susi Pudjiastuti pada survei April 2023. Susi menjadi satu dari 17 nama calon wakil presiden.
Susi duduk di posisi ke-11 dalam daftar itu. Elektabilitas Susi hanya 0,9 persen. Ia mengungguli beberapa nama, seperti Muhaimin Iskandar, Ahmad Heryawan, Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Zulkifli Hasan, dan Tito Karnavian.
Daftar tersebut dipuncaki tiga nama, yaitu Ridwan Kamil dengan 19,5 persen, Sandiaga Uno dengan 14,4 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 11,6 persen.
Survei tersebut melibatkan 1.220 orang responden. Toleransi survei ini adalah +/- 2,9% persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya, bakal capres Anies Baswedan menemui Susi Pudjiastuti pada Senin (24/7). Pertemuan itu menimbulkan isu Anies akan menggandeng Susi untuk menjadi cawapres.
Usai pertemuan, Susi mengakui ada pembahasan politik dengan Anies. Akan tetapi, ia tak menjelaskan secara detail.
"Bahas] soal politik sedikit. Terlalu banyak [pembicaraan] jadi lupa," kata Susi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/7).
Ia menambahkan, "Cawapres tidak, tidak ada omong tentang cawapres."
(dhf/isn)