Mahfud Ungkap Temuan Data Peningkatan Volume Korupsi Saat Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap temuan bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi sejalan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Ia menyebut temuan itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hasil penelitian yang dilakukan oleh KPK, yang diumumkan beberapa waktu lalu, bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada," kata Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu yang ditayangkan YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (8/8).

Berdasarkan penelitian itu, ia mengatakan peningkatan volume korupsi terjadi pada 2003 dan 2004. Lalu 2008 dan 2009, 2013 dan 2014, serta 2018 dan 2019.

"Mudah-mudahan ini menurun 2023 dan 2024. Ini hasil penelitian, ketika belum serempak, Pemilu Pilkada, tampak jelas dimana akan ada Pilkada, pada tahun berapa di situ peningkatan korupsi terjadi. Berarti pemilu ini selalu diiringi dengan terjadinya upaya melakukan korupsi atas keuangan negara," kata eks hakim konstitusi itu.

Lihat Juga : KPK Ajukan Red Notice untuk Nama Baru Paulus Tannos

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menjelaskan salah satu yang mengganggu gelaran pemilu adalah banyaknya sebaran berita bohong hingga hoaks yang berpotensi memecah-belah.

Ia mengatakan pemilu memang merupakan ekspresi dalam negara yang berdemokrasi. Namun, demokrasi akan menjadi liar dan merusak masyarakat jika tidak ada nomokrasi (kedaulatan hukum).

"Oleh sebab itu kita akan tegakkan siapa yang memain-mai kan demokrasi, nomokrasi akan ditegakkan kepadanya, tidak bisa atas nama demokrasi lalu orang memecah-pecah kehidupan bangsa dan negara kita. Membuat fitnah, mencaci-maki sesukanya atas nama demokrasi, atas nama hak asasi," katanya.

Lihat Juga : Jokowi soal Usul Revisi UU Peradilan Militer: Belum Sampai ke Sana