Erick Thohir Akan Minta Izin Partai Politik Jika Dipinang Cawapres

Menteri BUMN Erick Thohir bakal meminta izin menjadi calon wakil presiden kepada partai-partai politik pengusung bakal capres jika ada pinangan yang ditawarkan.

Dia mengibaratkan partai politik adalah orang tua dalam hubungan asmara. Demi hubungan yang langgeng dengan pasangan, maka perlu mendapat restu dari orang tua.

"Kalau kita jauh cinta sama seseorang kan mesti izin orang tua. Koalisi juga kan ada beberapa partai," ujar Erick di kompleks parlemen MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Erick mengaku enggan ngoyo agar dipinang koalisi partai politik sebagai cawapres. Dia akan mengikuti mekanisme yang diterapkan oleh partai-partai selaku pemilik tiket pendaftaran ke KPU.

"Beberapa survei katanya di sebelah kiri bagus, sebelah kanan bagus. Tapi kan poinnya saya bukan bagus-bagusan. Saya tegak lurus dengan bapak presiden," kata dia.

Erick lalu bicara soal calon presiden yang berkontestasi nanti. Dia mengatakan semuanya punya kompetensi. Tinggal komitmennya untuk membangun Indonesia.

Koalisi pendukung Prabowo Subianto terdiri dari Gerindra, PKB, PBB, Golkar dan PAN. Namun belum ada cawapres yang ditentukan untuk mendampingi Prabowo.

Terpisah, Juru bicara Partai Gerindra Budi Djiwandono mengatakan cawapres pendamping Prabowo nanti akan ditentukan melalui musyawarah mufakat.

Dia yakin masih ada waktu yang cukup hingga tiba waktu masa pendafataran capres-cawapres dibuka KPU pada Oktober mendatang.

"Saya rasa pada kesempatannya, kesepakatan akan tercapai dan siapapun pendamping Pak Prabowo, yakini lah itu adalah pilihan putra putri terbaik bangsa," kata Budi.

Dia menyebut partai pendukung Prabowo Subianto juga akan membentuk sekretariat bersama (Sekber) pemenangan. Namun Budi belum merinci di mana Sekber itu akan dibentuk.

Budi juga mengatakan dalam waktu dekat para ketua umum partai politik pendukung Prabowo akan bertemu kembali.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengatakan hal serupa. Golkar aktif berkomunikasi dengan parpol pendukung Prabowo lainnya membahas kandidat cawapres.

Golkar merekomendasikan nama Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai cawapres Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa segala keputusan soal cawapres akan melalui kesepakatan dalam koalisi.

"Kami belum membicarakan alternatif lain, sejauh ini kami masih punya satu alternatif, yaitu Pak Airlangga Hartarto," kata dia.

Sementara itu, PDIP menanggapi santai jumlah partai koalisi pendukung Prabowo Subianto yang kian banyak. Bahkan, Golkar dan PAN juga sempat menjalin komunikasi dengan PDIP.

Namun, dua partai itu akhirnya mendukung Prabowo Subianto. Bukan Ganjar Pranowo.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengklaim koalisi yang ramping justru lebih efisien. Saat ini koalisi pendukung Ganjar terdiri dari PDIP, PPP, Hanura, Perindo, dan PSI.

"Bagi kami, sesungguhnya itu membuat kita makin ramping dan efisien untuk berkontestasi," ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (16/8).

Menurutnya, PDIP tak akan merasa ditinggal karena pemilu berada di tangan rakyat. Ia juga mengambil sisi positif dari koalisi ramping yang dia nilai tak menimbulkan kebisingan.

"Jadi sisinya itu harus positif, supaya publik tidak hanya mendapatkan kebisingan oleh langkah-langkah taktis yang dilakukan partai-partai politik," kata dia.

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel pada Rabu (16/8) karena ada pembaruan informasi dari pihak narasumber.