Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mewacanakan poros koalisi baru dengan mengajak PKS dan Demokrat. Dia mengaku akan membujuk kedua partai itu jika duet Ganjar Pranowo-Anies Baswedan terjadi di Pilpres 2024.
"Saya akan mengusulkan ke Pak Mardiono (Plt Ketua Umum PPP) jika akhirnya yang dipilih itu Ganjar-Anies. Kita mengajak Mas AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) dan Demokrat dan juga PKS untuk berjuang bersama," kata Sandi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/8).
Menurut Sandi, ia memiliki pengalaman dengan beberapa partai politik, termasuk Partai Demokrat dan PKS. Ia yakin ajakan PPP itu akan mendapatkan respons kedua partai tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wacana itu sudah mendapat tanggapan dari PKS dan Demokrat. Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menolak ajakan Sandiaga soal peluang membentuk poros baru itu.
Dia enggan berspekulasi soal sikap PKS jika Anies dipasangkan dengan Ganjar. Apalagi, jika Anies hanya menjadi cawapres.
"Kita akan menolak," kata Mabruri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (24/8).
Sementara itu, Demokrat belum memberikan respons yang jelas. Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra justru mempertanyakan balik apakah Sandi bermaksud mengajak Demokrat dan PKS ikut mendukung pasangan tersebut atau membentuk koalisi baru.
Lalu, seberapa mungkin poros baru yang diwacanakan Sandiaga itu terwujud? Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai kans terbentuknya koalisi poros baru yang dicita-citakan Sandiaga sangat kecil. Menurutnya, PKS dan Demokrat belum tentu mau bergabung.
Salah satunya karena masih ada komitmen dengan NasDem di Koalisi Perubahan. Sementara itu, dia melihat NasDem masih ingin mempertahankan koalisi dengan tetap mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan menunggu cawapres pilihan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Jika seandainya Koalisi Perubahan pun bubar, PKS dan Demokrat cenderung memilih jalan sendiri-sendiri. Di sisi lain, PPP juga masih terikat komitmen dengan PDIP," kata Karyono kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/8).
Namun, menurut Karyono, koalisi poros baru kemungkinan bisa terbentuk jika PKS dan Demokrat tidak puas dengan cawapres pilihan Anies. Apalagi Demokrat, kata dia, kemungkinan hengkang dari NasDem tinggi jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres.
"Soal posisi cawapres inilah yang menjadi salah satu faktor yang berpotensi merubah format koalisi, termasuk Koalisi Perubahan bisa berubah jika misalnya AHY tidak menjadi pasangan Anies. Maka Demokrat berpotensi hengkang dari koalisi perubahan," jelasnya.
"Jika itu terjadi, baru akan terbuka jalan untuk membentuk koalisi baru karena ada pergeseran sejumlah partai yang gagal mendapatkan posisi cawapres," lanjutnya.
Ia pun berpendapat wacana duet Ganjar-Anies hanya gimik politik. Karyono menuturkan duet Ganjar-Anies sulit terwujud karena ada perbedaan paradigma.
Karyono menjelaskan posisi Anies sejak awal adalah 'perubahan', antitesa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Sementara positioning Ganjar adalah continuity yaitu keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Posisinya sangat diametral, sama sekali bertentangan," kata dia.
Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan politik sangat dinamis. Dia menyebut tidak ada yang benar-benar pasti hingga pendaftaran capres-cawapres ditutup.
Dia menyebut elite partai berhitung dengan kepentingan jangka pendek masing-masing dan apa yang mereka dapatkan dari koalisi.
Asrinaldi berkesimpulan keinginan Sandiaga menggabungkan Demokrat, PKS dan PPP adalah sesuatu yang masih bisa saja terjadi. Namun, peluang untuk memenangkan capres-cawapres harus ekstra keras, apalagi jika poros baru itu ingin mengusung pasangan baru.
Koalisi harus penuhi syarat UU Pemilu di halaman berikutnya...
Koalisi Penuhi syarat UU Pemilu
Politikus PPP Sandiaga Uno mewacanakan duet bersama PKS dan Demokrat. (Arsip Menparekraf)
Mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, syarat bagi partai politik untuk mendaftarkan capres-cawapres adalah memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Jika kursi DPR Demokrat, PKS dan PPP digabung, jumlahnya sudah melebihi syarat tersebut. Partai Demokrat memiliki 54 kursi, PKS 50, sementara PPP 19. Jika ditotal menjadi 123 kursi DPR.
Asrinaldi menyebut koalisi poros baru itu bisa saja mengusung Sandiaga dan AHY. Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk elektabilitas keduanya yang masih rendah.
"Ini memang menarik, terutama untuk generasi milenial dan Gen Z. Tapi tentu tidak mudah bagi mereka untuk menaikan elektabilitas mereka yang selama ini masih jauh di bawah capres yang ada hari ini," ujarnya.
"Nama AHY kurang menjual," imbuhnya.
Menurut Asrinaldi, banyak hal yang mereka harus kerjakan. Selain itu, perlu energi dan biaya yang besar menjelang pemilu untuk menaikan elektabilitas mereka.
Ia mengatakan dengan sisa waktu yang tak banyak, ini bukan pekerjaan mudah. Dia menyebut koalisi harus berhitung soal peluang menang.
"Kalau untuk sekadar berpasangan bisa saja, tapi untuk maju kontestasi harus berhitung dengan peluang menang. Jadi bukan coba-coba saja apalagi jadi penggembira. Biaya Pilpres ini tidak sedikit untuk pasangan yang maju," ucap dia.
Senada, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai poros baru itu masih memungkinkan untuk diwujudkan. Namun, bergantung pada kemauan elite ketiga partai tersebut.
"Saya kira koalisi baru ini sangat mungkin terwujud, sangat tergantung elit Demokrat, PKS dan PPP. Kalau sudah ketiga elit ini bersepakat berkongsi, bikin poros baru. Saya kira akan terwujud, kuncinya di elit elit itu ber tiga," kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Kamis.
Dari ketiga partai tersebut, Sandiaga memang bisa dipasangkan dengan AHY. Dia menilai keduanya bisa saling melengkapi.
"Duet anak muda, cukup populer, dan saat ini punya bekal politik yang cukup luar biasa," ucap dia.
Dia menjelaskan Sandi adalah menteri yang sering punya konten viral dan penetrasi politiknya punya jangkauan cukup luas. Sementata AHY juga merupakan sosok muda yang sudah memimpin Partai Demokrat.
"Sandi dari barisan kelompok pemerintah, selama AHY dari kelompok kelompok anti pemerintah. Klop ini barang," ujarnya.
Adi menyadari bahwa elektabilitas Sandi dan AHY jauh lebih rendah jika dibandingkan dua nama capres lainnya yang sudah muncul, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo.
Namun, kedua partai itu akan mendapat efek ekor jas (cattail effect) untuk pemilihan legislatif (pileg), meskipun kalah di Pilpres 2024.
"Jadi sekalipun putaran pertama duet sandi AHY kalah, tapi minimal Demokrat dan PPP membikin suara pilegnya signifikan," katanya.
