Sejarawan Sepakat Mega, Supersemar Jadi Dalih Lucuti Kekuasaan Sukarno

Sejarawan dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta F.X. Baskara Tulus Wardaya mengatakan Supersemar telah menimbulkan pelbagai kontroversi.

Mulai dari perbedaan pemberi perintah dan pelaksananya, naskah asli belum ditemukan, hingga adanya keterlibatan pihak barat dalam situasi politik Indonesia kala itu.

Baskara menjelaskan Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno kepada Soeharto awalnya bertujuan untuk melaksanakan tugas menjamin ketertiban dan keamanan negara usai G30S 1965 dan maraknya aksi mahasiswa yang menuntut Tritura.

Namun, kata Baskara, lama kelamaan Supersemar dijadikan dalih oleh Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Sukarno.

"Yang jelas surat itu jadi dalih untuk ambil kekuasaan oleh Soeharto waktu itu yang nanti pada tahun 1967 jadi presiden," kata Baskara kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/8).

Lihat Juga : Supersemar, Sejarah Gelap Peralihan Kekuasaan Sukarno ke Soeharto

Baskara menyebut Sukarno pada pidato kenegaraan di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-21 RI pada 17 Agustus 1966 sempat membantah anggapan Supersemar adalah surat penyerahan pemerintahan.

Bagi Sukarno, Supersemar hanya perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Menurutnya, Soeharto yang menjadikan surat tersebut sebagai legitimasi untuk mengambil kekuasaan dari Sukarno.

"Dalam prosesnya itu jadi alat transfer kekuasaan secara bertahap dari presiden Sukarno ke presiden Suharto. Itu dipakai untuk menjustifikasi kekuasaan Jendral Soeharto lama-lama ambil kekuasaan," ujarnya.

Baskara menjelaskan pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto kala itu tak lepas dari konteks negara-negara Barat yang ingin ada pergantian kekuasaan di Indonesia.

Sehingga, kata Baskara, tekanan dari Barat itu yang membuat para aktor-aktor politik di dalam negeri percaya diri untuk mengambilalih kekuasaan dari Sukarno.

"Ada upaya dinamika dalam negeri, tapi itu juga ada kehendak beberapa negara lain di Barat. Ini saya sebut karena dukungan Barat, orang di dalam negeri ingin ambil kekuasaan di dalam negeri jadi percaya diri," katanya.

Di sisi lain, Baskara mengatakan naskah asli Supersemar masih menjadi misteri dalam historiografi Indonesia. Ia mengatakan naskah asli tersebut hilang atau dihilangkan sehingga menjadi misteri sampai saat ini.

"Kemudian kita tau juga satu sisi surat itu hilang. Tapi di sisi lain ada copy surat itu yang bermunculan. Ini kan ada semacam ketidakjelasan dari surat itu," katanya.

Anak Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pernah merespons terkait kontroversi Supersemar ini. Menurutnya, surat perintah dari Sukarno itu menjadi pegangan Soeharto menertibkan kondisi saat itu.

"Saya rasa itu tuntutan pada masa itu. Anda boleh tanya ke saksi-saksi sejarah waktu itu. Mahasiswa waktu itu menuntut pembubaran PKI dan menertibkan keamanan negara ini. Dengan surat itu, Pak Harto punya pegangan untuk menertibkan (negara)," kata Titiek pada beberapa tahun silam, dikutip dari detikcom.

Lihat Juga : PPP, PKS, Demokrat Penuhi Syarat Usung Capres Jika Berkoalisi

Titiek heran mengapa saat ini banyak orang yang mengungkit-ungkit lagi soal Supersemar. Menurutnya, sudah bukan saatnya lagi menengok ke belakang.

"Padahal Pak Harto sudah memberikan kebaikan. Ngapain lihat ke belakang, kenapa enggak lihat ke depan. Kenapa diungkit-ungkit?. Kita mau mundur atau mau maju?" ucapnya.