PKB Resmi Terima Kerja Sama dengan Nasdem Duetkan Anies-Cak Imin

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menerima tawaran kerja sama dari Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu diumumkan usai DPP PKB menggelar rapat pleno gabungan bersama Dewan Syuro dan Tanfidzyah serta DPW se-Indonesia, di Kantor DPW PKB Jatim, Surabaya, Jumat (1/9) sore.

"Barusan diputuskan, yang pertama kami menerima dan akan menindaklanjuti lamaran Partai NasDem kepada Ketua Umum kami Gus Muhaimin untuk bersama maju Pilpres 2024 dengan saudara Anies Baswedan," kata Sekjen DPP PKB Hasannudin Wahid.

Keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut dari DPP PKB yang menggelar rapat pleno pertama di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (1/9) pagi.

Di rapat pleno gabungan, DPP PKB menindaklanjuti hasil pleno pagi tadi dengan berkonsultasi, meminta tausyiah dan pertimbangan serta nasihat dari para ulama di Surabaya.

Mereka juga menggali masukan jajaran fraksi dan pengurus DPW PKB seluruh Indonesia.

"Para kiai mendukung penuh memberikan dorongan bahwa apa yang terbaik buat PKB itu akan jadi juga keputusan beliau-beliau, dan beliau-beliau memberikan mandat kepada kami, 'Bismillahi tawakkaltu alallah' melaku. Budal gus! (berangkat gus)!" kata Hasannudin.

Kerja sama antara NasDem dan PKB pertama kali justru diketahui dari pernyataan Partai Demokrat pada Kamis kemarin (31/8). Demokrat berang karena NasDem dan Anies Baswedan menjalin kerja sama secara sepihak.

Padahal, NasDem dan Anies sudah menandatangani piagam kerja sama Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Demokrat dan PKS.

Sekjen Demokrat Teuku Riefky menyebut tindakan itu sebagai pengkhianatan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak menyangka. 

SBY yakin mitra dan rekan koalisi Demokrat berikutnya bisa lebih menghormati etika. 

"Saya punya keyakinan kita akan menemukan tempat dan mitra lebih baik dalam perjuangan ke depan. Saya yakin Insya Allah mitra kita itu juga tidak akan meninggalkan moral etika politik," kata SBY.