Jokowi Akan Buka Munas NU di Cilangkap, Digelar 18-20 September

Nahdlatul Ulama (NU) bakal menggelar musyawarah nasional (munas) alim ulama dan konferensi besar (konbes) pada 18-20 September mendatang di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur.

Ketua Umum Pengurus Besar NU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan agenda itu akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Pembukaan acaranya, kegiatannya, akan dilaksanakan di Ponpes Al Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9). "Insyaallah mulai jam 8 pagi dan insyaallah akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo,"

Gus Yahya menyatakan tema yang diangkat dalam agenda tersebut adalah 'Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan.' Ia menjelaskan, tema itu dipilih karena NU sedang merancang satu set agenda dan program yang diorientasikan pada pendampingan masyarakat di akar rumput secara langsung.

Dia mengatakan NU fokus pada membangun agenda-agenda yang menyangkut kesiapan untuk menyongsong dunia yang serba cepat. Salah satunya, terkait dengan teknologi dan dinamika internasional.

"Tapi jelas dalam hal ini teknologi merupakan salah satu unsur yang paling utama, dan juga ekonomi," ujarnya.

Gus Yahya menjelaskan Munas dan Konbes adalah dua agenda yang berbeda. Nantinya, dalam kegiatan Munas Alim Ulama akan menghadirkan para ulama di lingkungan NU untuk membicarakan berbagai macam masalah agama.

Sementara itu, konbes merupakan forum yang diisi para pengurus NU di tingkat provinsi seluruh Indonesia. Dia mengatakan konbes digelar untuk membahas organisasi NU.

Gus Yahya menegaskan PBNU tidak akan memberikan panggung kepada para bacapres pada dua agenda tersebut. Alih-alih capres, Gus Yahya mengatakan mereka lebih memilih mengundang ahli di luar NU terkait perkembangan teknologi terkini.

"Tidak ada, tidak ada. Jadi nanti ada mungkin kita nanti ada undang dari ahli di luar lingkungan NU apabila dibutuhkan, misalnya ada soal AI [kecerdasan buatan]," ujarnya.

"Saya kira kita butuh ahli yang bisa menjelaskan kepada ulama-ulama ini AI itu apa? Dan dia beroperasi dengan cara apa, sehingga para ulama ini bisa membuat kesimpulan keagamaan tentang topik tadi itu, meminta fatwa pada AI itu. Tapi kalau capres tidak ada," imbuh pria yang pernah menjadi juru bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.