Berebut Suara Nahdliyyin, Sekuat Apa Cak Imin Angkat Anies di Jatim?
CNN Indonesia
Rabu, 06 Sep 2023 09:38 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Deklarasi pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9). (Dok. Nasdem TV)
Jakarta, CNN Indonesia --
Keputusan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk disandingkan dengan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 tak bisa dibantah sebagai upaya menutupi basis elektoral diJawa Timur.
Sebagai basis pemilih kelompok Islam tradisionalis, sejumlah hasil lembaga survei menunjukkan Anies paling lemah di wilayah tersebut. Salah satunya, rilis survei LSI Denny JA pada akhir Mei lalu merekam elektabilitas Anies yang lemah di dua wilayah itu.
Dibanding dua pesaingnya, bacapres PDIP Ganjar Pranowo dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, elektabilitas Anies di Jatim dan Jateng bahkan tak sampai menyentuh 10 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Jatim, Anies hanya mencatat angka 8,2 persen. Sedangkan di Jateng, dia hanya mencatat 4,3 persen. Sedangkan, Ganjar dan Prabowo unggul jauh dengan elektabilitas di atas 20 persen di dua wilayah itu.
Oleh karena itu, NasDem dalam beberapa kesempatan terang-terangan menyebut Anies membutuhkan cawapres yang basisnya memang dari Jatim.
Beberapa nama sempat masuk bursa cawapres Anies seperti Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hingga putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid. Baik Khofifah maupun Yenny direpresentasikan mewakili basis pemilih Nahdliyyin dan Jatim.
Tapi pada akhirnya, belakangan NasDem dan Anies menyepakati Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Keputusan yang kemudian membuat Demokrat berang hingga hengkang dari KPP.
Lalu, benarkah PKB dan Cak Imin dapat menutupi kekurangan Anies di basis Nahdiyin? Bagaimana sebenarnya persebaran pemilih NU di pilpres?
Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an mengatakan tiga bakal capres saat ini lemah atau tak ada yang unggul dominan di basis pemilih Nahdliyyin Jawa Timur. Oleh karena itu, Ali menganggap wajar jika Jatim menjadi rebutan di antara tiga bakal capres favorit saat ini.
"Makanya saya sering katakan bahwa dalam konteks pilpres 2024, Jatim adalah kunci sebagai komplementer atau pelengkap dari capres-capres yang ada," kata Ali saat dihubungi, Senin (4/9).
Ali menyebut sejumlah tokoh yang dianggap mampu merepresentasikan basis suara kelompok Islam tradisionalis di Jatim.
Selain Cak Imin, Ali mengatakan berdasarkan hasil kajian pihaknya periode Mei 2023 yang dirilis pada awal Juni 2023 lalu, ada tiga nama lain yang juga potensial masuk bursa cawapres yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan tokoh senior PMII Ali Masykur Musa.
Ali tak menampikCak Imin memang memiliki basis suara loyal di antara pemilih NU di Jatim. Suara Cak Imin berbeda dari Gusdurian misalnya, yang mewakili anak-anak atau kelompok Gus Dur. Namun, Ali belum menemukan angka pasti seberapa besar signifikansi pengaruh antara keduanya.
"Bagaimana pengaruhnya, perlu memang dicek secara saintifik melalui survei," kata dia.
Di sisi lain, Ali juga belum bisa memperkirakan pengaruh Ganjar dan Prabowo jika sama-sama memilih cawapres dari suara NU. Namun, hingga saat ini dia menganggap Cak Imin patut diperhitungkan.
Cak Imin menurut Ali memiliki mesin partai dan infrastruktur politik yang paling merepresentasikan basis Nahdiyin.
"Karena kan jelas strukturnya dan juga punya para anggota DPR dan caleg, punya mesin caleg," kata Ali.
Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo. Dia mengakui Cak Imin saat ini dianggap paling memiliki momentum untuk mengkonsolidasi basis pemilu NU di Jatim.
Namun, dia turut menggarisbawahi fragmentasi perbedaan latar belakang Cak Imin dan Anies yang selama ini dianggap berbeda.
Menurut Rio, langkah Cak Imin untuk segera menyelesaikan gap akan sangat menentukan bagi pijakannya bersama Anies.
Di sisi lain, pasangan Anies dan Cak Imin juga berpeluang untuk mengambil suara pemilu Nahdliyyin yang selama ini dianggap ke Prabowo Subianto. Menurut Rio, Prabowo cukup memiliki basis suara besar di Jatim karena selama ini disandingkan dengan Cak Imin.
"Prabowo dapat insentif yang signifikan karena selalu dipersepsikan berkoalisi dengan PKB dan wakilnya muhaimin. Ternyata terjadi perpindahan ke kubu Anies," kata dia saat dihubungi, Selasa (5/9).
Namun, mau tidak mau, Rio mengamini bahwa Cak Imin dianggap sosok yang paling potensial membawa gerbong Nahdliyyin di Jatim. Menurut dia, Cak Imin bukan saja dilihat dari latar belakangnya sebagai cucu pendiri NU, dia juga memiliki mesin elektoral yang memadai lewat partainya.
"Jadi bicara pasangan Anies-Muhimin tidak hanya bicara Muhaimin belaka, ada gerbong besar di baliknya. Ada struktur, anggota DPP, DPW, DPC, sampai anggota dewan yang punya basis," kata dia.
Sementara itu, merujuk Survei SMRC pada Juli 2022 mengungkap data sebanyak 20 persen dari pemilik suara warga Indonesia mengaku sebagai warga Nahdliyyin. Dengan persentase itu, angkanya diperkirakan mencapai 44 juta.
Dari total 20 persen, 8,6 persen pemilih NU mengaku sebagai anggota aktif dan 11,7 persen sebagai anggota tak aktif. Jumlah itu bahkan lebih besar dibanding jumlah anggota serikat pekerja/buruh atau kelompok tani/nelayan sekitar 15 persen dan anggota Muhammadiyah yang sekitar 3 persen.
Sementara, rilis survei LSI Denny JA teranyar mengungkap sebara pemilih Nahdliyyin di antara partai-partai parlemen. Survei itu menunjukkan, meski PKB dianggap sebagai partai yang merepresentasikan warga Nahdliyyin, PDIP justru menjadi favorit.
Elektabilitas PDIP di antara warga Nahdliyyin mencapai 21,9 persen. Gerindra di posisi kedua dengan 13,6 persen. Lalu di bawahnya ada PKB dengan 11,6 persen, dan di posisi keempat ada Golkar dengan 11,2 persen. Golkar bahkan hanya kalah 0,4 persen dari PKB.
Sementara, survei Litbang Kompas pada Mei 2023 turut menunjukkan PDIP sebagai partai yang paling banyak dipilih oleh warga NU. Elektabilitas PDI-P di kalangan NU meningkat dari 19,9 persen pada Januari 2023 menjadi 22,6 persen pada Mei 2023.
Di posisi kedua, ada Partai Gerindra dengan elektabilitanya di kalangan NU juga naik menjadi 19,6 persen pada Mei 2023 dari 11,5 persen pada Januari 2023. Partai Demokrat menempati posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 7,4 persen, disusul oleh PKB (7,4 persen), dan Partai Golkar (7,1 persen). Survei Litbang Kompas itu dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.
Dengan jumlah pemilih yang cukup besar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam beberapa kesempatan telah mengingatkan bahwa organisasinya tak mau dilibatkan politik elektoral menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Dia juga meminta agar tak ada capres dan cawapres membawa nama NU. Menurut dia, capres atau cawapres harus maju atas nama dirinya sendiri, bukan organisasi NU.
"Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri. Bukan atas nama NU," kata Gus Yayha di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).
Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menegaskan organisasinya tak ingin dilibatkan dalam politik elektoral 2024. Dia tak ingin gelaran politik elektoral justru meninggalkan luka perpecahan di tengah masyarakat.
Gus Fahrur meyakini politik elektoral akan melahirkan gesekan di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan. Namun, dia menyebut NU bukan partai politik sehingga pihaknya tak ingin dilibatkan dalam panggung persaingan elektoral tersebut.
"Nah NU ingin mengayomi semua. Ingin menjadi rumah besar bagi semua untuk nyaman. Meski berbeda partai, capresnya, tapi kita nyaman sebagai saudara sesama muslim," kata Gus Fahrur, Senin (4/9).
Namun, Gus Fahrur tetap mempersilakan warga NU untuk menentukan sikap politiknya. Apalagi, Jatim juga menjadi basis suara warga Nahdliyyin. Dia meyakini banyak warga NU yang terlibat dalam pemilu, namun mereka harus dipilih sesuai kapasitasnya.
Hingga saat ini, lanjut Gus Fahrur, pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada anggotanya yang membawa organisasi NU untuk kegiatan politik. Namun, dia tak menyebut jumlah pasti surat peringatan yang telah dilayangkan.
"Saya ada beberapa. Bukan sanksi. Tapi surat peringatan, supaya tidak mengulangi lagi," kata Gus Fahrur.
Keputusan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk disandingkan dengan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 tak bisa dibantah sebagai upaya menutupi basis elektoral diJawa Timur.
Sebagai basis pemilih kelompok Islam tradisionalis, sejumlah hasil lembaga survei menunjukkan Anies paling lemah di wilayah tersebut. Salah satunya, rilis survei LSI Denny JA pada akhir Mei lalu merekam elektabilitas Anies yang lemah di dua wilayah itu.
Dibanding dua pesaingnya, bacapres PDIP Ganjar Pranowo dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, elektabilitas Anies di Jatim dan Jateng bahkan tak sampai menyentuh 10 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Jatim, Anies hanya mencatat angka 8,2 persen. Sedangkan di Jateng, dia hanya mencatat 4,3 persen. Sedangkan, Ganjar dan Prabowo unggul jauh dengan elektabilitas di atas 20 persen di dua wilayah itu.
Oleh karena itu, NasDem dalam beberapa kesempatan terang-terangan menyebut Anies membutuhkan cawapres yang basisnya memang dari Jatim.
Beberapa nama sempat masuk bursa cawapres Anies seperti Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hingga putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid. Baik Khofifah maupun Yenny direpresentasikan mewakili basis pemilih Nahdliyyin dan Jatim.
Tapi pada akhirnya, belakangan NasDem dan Anies menyepakati Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Keputusan yang kemudian membuat Demokrat berang hingga hengkang dari KPP.
Lalu, benarkah PKB dan Cak Imin dapat menutupi kekurangan Anies di basis Nahdiyin? Bagaimana sebenarnya persebaran pemilih NU di pilpres?
Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an mengatakan tiga bakal capres saat ini lemah atau tak ada yang unggul dominan di basis pemilih Nahdliyyin Jawa Timur. Oleh karena itu, Ali menganggap wajar jika Jatim menjadi rebutan di antara tiga bakal capres favorit saat ini.
"Makanya saya sering katakan bahwa dalam konteks pilpres 2024, Jatim adalah kunci sebagai komplementer atau pelengkap dari capres-capres yang ada," kata Ali saat dihubungi, Senin (4/9).
Ali menyebut sejumlah tokoh yang dianggap mampu merepresentasikan basis suara kelompok Islam tradisionalis di Jatim.
Selain Cak Imin, Ali mengatakan berdasarkan hasil kajian pihaknya periode Mei 2023 yang dirilis pada awal Juni 2023 lalu, ada tiga nama lain yang juga potensial masuk bursa cawapres yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan tokoh senior PMII Ali Masykur Musa.
Ali tak menampikCak Imin memang memiliki basis suara loyal di antara pemilih NU di Jatim. Suara Cak Imin berbeda dari Gusdurian misalnya, yang mewakili anak-anak atau kelompok Gus Dur. Namun, Ali belum menemukan angka pasti seberapa besar signifikansi pengaruh antara keduanya.
"Bagaimana pengaruhnya, perlu memang dicek secara saintifik melalui survei," kata dia.
Di sisi lain, Ali juga belum bisa memperkirakan pengaruh Ganjar dan Prabowo jika sama-sama memilih cawapres dari suara NU. Namun, hingga saat ini dia menganggap Cak Imin patut diperhitungkan.
Cak Imin menurut Ali memiliki mesin partai dan infrastruktur politik yang paling merepresentasikan basis Nahdiyin.
"Karena kan jelas strukturnya dan juga punya para anggota DPR dan caleg, punya mesin caleg," kata Ali.
Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo. Dia mengakui Cak Imin saat ini dianggap paling memiliki momentum untuk mengkonsolidasi basis pemilu NU di Jatim.
Namun, dia turut menggarisbawahi fragmentasi perbedaan latar belakang Cak Imin dan Anies yang selama ini dianggap berbeda.
Menurut Rio, langkah Cak Imin untuk segera menyelesaikan gap akan sangat menentukan bagi pijakannya bersama Anies.
Di sisi lain, pasangan Anies dan Cak Imin juga berpeluang untuk mengambil suara pemilu Nahdliyyin yang selama ini dianggap ke Prabowo Subianto. Menurut Rio, Prabowo cukup memiliki basis suara besar di Jatim karena selama ini disandingkan dengan Cak Imin.
"Prabowo dapat insentif yang signifikan karena selalu dipersepsikan berkoalisi dengan PKB dan wakilnya muhaimin. Ternyata terjadi perpindahan ke kubu Anies," kata dia saat dihubungi, Selasa (5/9).
Namun, mau tidak mau, Rio mengamini bahwa Cak Imin dianggap sosok yang paling potensial membawa gerbong Nahdliyyin di Jatim. Menurut dia, Cak Imin bukan saja dilihat dari latar belakangnya sebagai cucu pendiri NU, dia juga memiliki mesin elektoral yang memadai lewat partainya.
"Jadi bicara pasangan Anies-Muhimin tidak hanya bicara Muhaimin belaka, ada gerbong besar di baliknya. Ada struktur, anggota DPP, DPW, DPC, sampai anggota dewan yang punya basis," kata dia.
Bakal calon presiden Anies Baswedan (kiri) dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kanan) berfoto bersama di sela Deklarasi Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023) (ANTARA FOTO/MOCH ASIM)
Sementara itu, merujuk Survei SMRC pada Juli 2022 mengungkap data sebanyak 20 persen dari pemilik suara warga Indonesia mengaku sebagai warga Nahdliyyin. Dengan persentase itu, angkanya diperkirakan mencapai 44 juta.
Dari total 20 persen, 8,6 persen pemilih NU mengaku sebagai anggota aktif dan 11,7 persen sebagai anggota tak aktif. Jumlah itu bahkan lebih besar dibanding jumlah anggota serikat pekerja/buruh atau kelompok tani/nelayan sekitar 15 persen dan anggota Muhammadiyah yang sekitar 3 persen.
Sementara, rilis survei LSI Denny JA teranyar mengungkap sebara pemilih Nahdliyyin di antara partai-partai parlemen. Survei itu menunjukkan, meski PKB dianggap sebagai partai yang merepresentasikan warga Nahdliyyin, PDIP justru menjadi favorit.
Elektabilitas PDIP di antara warga Nahdliyyin mencapai 21,9 persen. Gerindra di posisi kedua dengan 13,6 persen. Lalu di bawahnya ada PKB dengan 11,6 persen, dan di posisi keempat ada Golkar dengan 11,2 persen. Golkar bahkan hanya kalah 0,4 persen dari PKB.
Sementara, survei Litbang Kompas pada Mei 2023 turut menunjukkan PDIP sebagai partai yang paling banyak dipilih oleh warga NU. Elektabilitas PDI-P di kalangan NU meningkat dari 19,9 persen pada Januari 2023 menjadi 22,6 persen pada Mei 2023.
Di posisi kedua, ada Partai Gerindra dengan elektabilitanya di kalangan NU juga naik menjadi 19,6 persen pada Mei 2023 dari 11,5 persen pada Januari 2023. Partai Demokrat menempati posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 7,4 persen, disusul oleh PKB (7,4 persen), dan Partai Golkar (7,1 persen). Survei Litbang Kompas itu dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.
Dengan jumlah pemilih yang cukup besar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam beberapa kesempatan telah mengingatkan bahwa organisasinya tak mau dilibatkan politik elektoral menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Dia juga meminta agar tak ada capres dan cawapres membawa nama NU. Menurut dia, capres atau cawapres harus maju atas nama dirinya sendiri, bukan organisasi NU.
"Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri. Bukan atas nama NU," kata Gus Yayha di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).
Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menegaskan organisasinya tak ingin dilibatkan dalam politik elektoral 2024. Dia tak ingin gelaran politik elektoral justru meninggalkan luka perpecahan di tengah masyarakat.
Gus Fahrur meyakini politik elektoral akan melahirkan gesekan di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan. Namun, dia menyebut NU bukan partai politik sehingga pihaknya tak ingin dilibatkan dalam panggung persaingan elektoral tersebut.
"Nah NU ingin mengayomi semua. Ingin menjadi rumah besar bagi semua untuk nyaman. Meski berbeda partai, capresnya, tapi kita nyaman sebagai saudara sesama muslim," kata Gus Fahrur, Senin (4/9).
Namun, Gus Fahrur tetap mempersilakan warga NU untuk menentukan sikap politiknya. Apalagi, Jatim juga menjadi basis suara warga Nahdliyyin. Dia meyakini banyak warga NU yang terlibat dalam pemilu, namun mereka harus dipilih sesuai kapasitasnya.
Hingga saat ini, lanjut Gus Fahrur, pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada anggotanya yang membawa organisasi NU untuk kegiatan politik. Namun, dia tak menyebut jumlah pasti surat peringatan yang telah dilayangkan.
"Saya ada beberapa. Bukan sanksi. Tapi surat peringatan, supaya tidak mengulangi lagi," kata Gus Fahrur.
