Berebut Suara Nahdliyyin, Sekuat Apa Cak Imin Angkat Anies di Jatim?

Sementara itu, merujuk Survei SMRC pada Juli 2022 mengungkap data sebanyak 20 persen dari pemilik suara warga Indonesia mengaku sebagai warga Nahdliyyin. Dengan persentase itu, angkanya diperkirakan mencapai 44 juta.

Dari total 20 persen, 8,6 persen pemilih NU mengaku sebagai anggota aktif dan 11,7 persen sebagai anggota tak aktif. Jumlah itu bahkan lebih besar dibanding jumlah anggota serikat pekerja/buruh atau kelompok tani/nelayan sekitar 15 persen dan anggota Muhammadiyah yang sekitar 3 persen.

Sementara, rilis survei LSI Denny JA teranyar mengungkap sebara pemilih Nahdliyyin di antara partai-partai parlemen. Survei itu menunjukkan, meski PKB dianggap sebagai partai yang merepresentasikan warga Nahdliyyin, PDIP justru menjadi favorit.

Elektabilitas PDIP di antara warga Nahdliyyin mencapai 21,9 persen. Gerindra di posisi kedua dengan 13,6 persen. Lalu di bawahnya ada PKB dengan 11,6 persen, dan di posisi keempat ada Golkar dengan 11,2 persen. Golkar bahkan hanya kalah 0,4 persen dari PKB.

Sementara, survei Litbang Kompas pada Mei 2023 turut menunjukkan PDIP sebagai partai yang paling banyak dipilih oleh warga NU. Elektabilitas PDI-P di kalangan NU meningkat dari 19,9 persen pada Januari 2023 menjadi 22,6 persen pada Mei 2023.

Di posisi kedua, ada Partai Gerindra dengan elektabilitanya di kalangan NU juga naik menjadi 19,6 persen pada Mei 2023 dari 11,5 persen pada Januari 2023. Partai Demokrat menempati posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 7,4 persen, disusul oleh PKB (7,4 persen), dan Partai Golkar (7,1 persen). Survei Litbang Kompas itu dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.

Lihat Juga : Gus Yahya Ancam Sanksi Pengurus yang Bawa-bawa PBNU Dukung Capres

Dengan jumlah pemilih yang cukup besar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam beberapa kesempatan telah mengingatkan bahwa organisasinya tak mau dilibatkan politik elektoral menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia juga meminta agar tak ada capres dan cawapres membawa nama NU. Menurut dia, capres atau cawapres harus maju atas nama dirinya sendiri, bukan organisasi NU.

"Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri. Bukan atas nama NU," kata Gus Yayha di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menegaskan organisasinya tak ingin dilibatkan dalam politik elektoral 2024. Dia tak ingin gelaran politik elektoral justru meninggalkan luka perpecahan di tengah masyarakat.

Gus Fahrur meyakini politik elektoral akan melahirkan gesekan di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan. Namun, dia menyebut NU bukan partai politik sehingga pihaknya tak ingin dilibatkan dalam panggung persaingan elektoral tersebut.

"Nah NU ingin mengayomi semua. Ingin menjadi rumah besar bagi semua untuk nyaman. Meski berbeda partai, capresnya, tapi kita nyaman sebagai saudara sesama muslim," kata Gus Fahrur, Senin (4/9).

Namun, Gus Fahrur tetap mempersilakan warga NU untuk menentukan sikap politiknya. Apalagi, Jatim juga menjadi basis suara warga Nahdliyyin. Dia meyakini banyak warga NU yang terlibat dalam pemilu, namun mereka harus dipilih sesuai kapasitasnya.

Hingga saat ini, lanjut Gus Fahrur, pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada anggotanya yang membawa organisasi NU untuk kegiatan politik. Namun, dia tak menyebut jumlah pasti surat peringatan yang telah dilayangkan.

"Saya ada beberapa. Bukan sanksi. Tapi surat peringatan, supaya tidak mengulangi lagi," kata Gus Fahrur.

Lihat Juga : Gus Yahya Tolak Cap Warga NU Seperti Kebo di Pemilu: Menghina Sekali