PAN soal Video Zulhas Bagi Gocapan: Bukan Politik Uang, Itu Sedekah

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi angkat suara soal akun TikTok resmi Partai Amanat Nasional (PAN), @amanat_nasional, yang mengunggah video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang membagi-bagikan uang kepada sejumlah warga termasuk nelayan.

Dalam rekaman video yang diunggah @amanat_nasional pada 10 Juli 2023 itu terlihat Zulhas sedang berjalan sambil membagi-bagikan uang pecahan Rp50 ribu alias gocapan kepada sejumlah warga termasuk nelayan.

Viva membantah hal itu sebagai politik uang. Dia lalu menjelaskan bahwa Zulhas memiliki kebiasaan untuk bersedekah pada suatu acara atau kesempatan apapun. Ia pun membantah tindakan tersebut sebagai politik uang lantaran tak ada ajakan untuk memilih PAN.

"Itu kebiasaan Bang Zul untuk bersedekah, di mana pun dan di acara apapun. Itu bukan politik uang. Itu sedekah uang. Tidak ada ajakan untuk memilih atau mencoblos PAN," kata Viva kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Lihat Juga : KPK Respons Video PAN Bagi-bagi Gocapan, Waketum Bantah Politik Uang

Viva juga menjelaskan Zulhas memiliki kebiasaan untuk turun melihat kondisi masyarakat di lapangan. Ketika turun lapangan, lanjutnya, Zulhas yang juga Menteri Perdagangan ini selalu membeli barang-barang yang diperjualbelikan masyarakat.

Ia menilai sikap bersedekah kepada warga kecil yang dilakukan Zulhas tersebut bisa membantu warga kecil.

"Bahkan dalam kebiasaan Bang Zul, setiap kali ke masjid atau sedang olahraga lari, selalu memberi uang untuk sedekah. Sedekah kan baik, bisa membantu rakyat. Yang tidak baik itu punya uang tapi tidak bersedekah," kata Viva.

Dia pun mencontohkan beberapa waktu lalu ketika sedang berada di India, Zulhas pun melakukan kebiasaannya dalam bersedekah, sehingga bisa dikatakan sebagai tindakan politik uang.

"Sewaktu di India saat lari pagi, Bang Zul juga bagi-bagi uang ke rakyat India yang kelihatannya perlu dibantu," kata Viva.

"Itu kebiasaan Bang Zul untuk bersedekah, di manapun dan di acara apapun. Itu bukan politik uang. Itu sedekah uang," tegasnya.

Terpisah, Sekjen PAN Eddy Soeparno menganggap tindakan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Zulhas sebagai tindakan wajar.

Ia lantas membedakan antara money politics, serangan fajar dan tindakan yang dilakukan Zulhas. Politik uang atau Money politics, lanjut dia, memiliki tujuan supaya seseorang dapat dipilih dalam gelaran pemilu sehingga memberikan uang.

"Sementara dalam hal ini di video Tiktok itu tak ada atribut partai, tidak ada seruan Bang Zul untuk dipilih oleh nelayan tersebut. Dalam konteks money politics itu tak relevan dikaitkan apa yang dilakukan Bang Zul," kata Eddy.

Sementara Wasekjen PAN Fikri Yasin menganggap bagi-bagi uang yang dilakukan Zulhas sekadar spontanitas dan tak ada tujuan politik apapun.

"Saya sendiri menilai, dan mudah-mudahan ini tidak berlebihan, bahwa Bang Zul memang orangnya mudah iba dengan masyarakat kecil. Mudah tersentuh dan tergerak hatinya," kata Fikri saat dihubungi.

Lihat Juga : Poin-poin 5 Pertanyaan Megawati ke SBY yang Diungkit Panda Nababan

Sebelumnya, pada rekaman TikTok yang diunggah @amanat_nasional pada 10 Juli 2023 lalu itu terlihat Zulhas tengah mengenakan rompi berjalan di sebuah pelabuhan nelayan. Rekaman itu diberi teks 'Pan pan pan bagi bagi gocapan'.

Tak hanya itu, pada keterangan video atau caption tertulis tagar: #berbagi #panpanpan #partaiamanatnasional #nelayan #bagibagiduit #rejeki #zulkiflihasan.

Admin @amanat_nasional merespons sebuah komentar di unggahan video itu soal dugaan politik uang.

"Pan Pan pan bagi bagi uang.. politik Money ga sih," demikian komentar salah satu netizen yang ditinggalkan di unggahan tersebut. Admin @amanat_nasional pun menjawab, "Ngga."

Lihat Juga : Dewas Dalami Informasi Tahanan 'Main' ke Ruang Pimpinan KPK

Sikap Zulhas yang membagi-bagikan uang itu direspons KPK. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengingatkan soal program kampanye lembaga antirasuah yang bertajuk 'Hajar Serangan Fajar' dan telah dideklarasikan bersama perwakilan partai politik serta KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu.

"Dari awal KPK juga sudah mengampanyekan terkait dengan Hajar Serangan Fajar, maknanya ya siapa pun kemudian dalam proses-proses demokrasi ini harus dilakukan dengan antikorupsi," ujar Ali menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

PAN mendapatkan nomor urut 12 dalam Pemilu 2024. PAN telah memutuskan berkoalisi dengan Gerindra, Golkar, PBB dan Partai Gelora untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Lihat Juga : Tiga Eks Kader PSI Gabung PAN, Tsamara Amany Jadi Saksi